 |
| Massa KAMPUD membentangkan spanduk dan membawa banner bergambar Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, saat aksi di depan Kantor KPK Jakarta, mereka mendesak KPK melakukan penyelidikan kasus yang menyeret nama Chusnunia Chalim |
Bandarlampung-
Setelah sebelumnya menggelar aksi di di Tugu Adipura Bandarlampung dan Kantor
Kejati Lampung, kini Lembaga Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi
(KAMPUD) Provinsi Lampung menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemberantas
Korupsi(KPK).
Setelah sebelumnya menggelar aksi di di Tugu Adipura Bandarlampung dan Kantor
Kejati Lampung, kini Lembaga Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Demokrasi
(KAMPUD) Provinsi Lampung menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemberantas
Korupsi(KPK).
Sembari membentangkan spanduk dan gambar Bupati Lampung Tmur Chusnunia Chalim,mereka
mendesak KPK untuk mengusut tuntas 3 kegiatan yang menyeret nama Chusnunia Chalim.
mendesak KPK untuk mengusut tuntas 3 kegiatan yang menyeret nama Chusnunia Chalim.
Kegiatan
tersebut meliputi penyaluran Bansos tahun 2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi(Kemennakertrans) oleh Staf Khusus Kemenkentrans.
tersebut meliputi penyaluran Bansos tahun 2012-2014 di Kementrian Tenaga Kerja
dan Transmigrasi(Kemennakertrans) oleh Staf Khusus Kemenkentrans.
Saat itu
Chusnunia Chalim menjabat sebagai Anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja DPR RI.
Chusnunia Chalim menjabat sebagai Anggota Komisi IX Bidang Tenaga Kerja DPR RI.
Temuan
KAMPUD, dalam penyaluran dana Bansos di Kemnakertras saat dijabat Menteri
Muhamin Iskandar diduga telah terjadi penyimpangan yang digunakan sejumlah Staf
Khusus Menteri, karena pada tahun 2012-2014 Chusnunia Chalim merupakan Caleg.
Dana Bansos di Kemenakertrans naik secara signifikan dari Rp 7,8 miliar di
tahun 2012, menjadi Rp 70 miliar di tahun 2013, khusus di tahun 2014 dana
Bansos menjadi Rp 25 miliar.
KAMPUD, dalam penyaluran dana Bansos di Kemnakertras saat dijabat Menteri
Muhamin Iskandar diduga telah terjadi penyimpangan yang digunakan sejumlah Staf
Khusus Menteri, karena pada tahun 2012-2014 Chusnunia Chalim merupakan Caleg.
Dana Bansos di Kemenakertrans naik secara signifikan dari Rp 7,8 miliar di
tahun 2012, menjadi Rp 70 miliar di tahun 2013, khusus di tahun 2014 dana
Bansos menjadi Rp 25 miliar.
Kenaikan
dana itu ditengarai digunakan untuk pengumpulan dana kampanye di tahun 2014.
dana itu ditengarai digunakan untuk pengumpulan dana kampanye di tahun 2014.
“Peran
Chusnunia Chalim sangatlah besar dalam penyaluran dana Bansos, karena dia yang
memutus siapa yang biasa dapat program,” ujar Korlap aksi Fitri Andi,
Rabu(03/05/2017) dalam pesan tertulis.
Chusnunia Chalim sangatlah besar dalam penyaluran dana Bansos, karena dia yang
memutus siapa yang biasa dapat program,” ujar Korlap aksi Fitri Andi,
Rabu(03/05/2017) dalam pesan tertulis.
Kemudian
dugaan korupsi dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(P2KTrans)yang
diduga ada kaitannya dengan Chusnunia Chalim yang menjadi saksi perkara atas
tersangka Charles Jones Mesang. Charles diduga menerima suap Rp 9,750 miliar
atau 6,5 persen dari total anggaran sebesar Rp 150 miliar.
dugaan korupsi dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan
Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi(P2KTrans)yang
diduga ada kaitannya dengan Chusnunia Chalim yang menjadi saksi perkara atas
tersangka Charles Jones Mesang. Charles diduga menerima suap Rp 9,750 miliar
atau 6,5 persen dari total anggaran sebesar Rp 150 miliar.
“Sehingga
KPK RI memanggil Chusnunia Chalim sebagai saksi perkara,” kata dia.
KPK RI memanggil Chusnunia Chalim sebagai saksi perkara,” kata dia.
Track record
Chusnunia Chalim kata Andi diperparah dengan mencuatnya indikasi pengkondisian
paket kegiatan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016.
Chusnunia Chalim kata Andi diperparah dengan mencuatnya indikasi pengkondisian
paket kegiatan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2016.
Hal itu
diperkuat oleh pernyataan orang-orang dekat Bupati Chusnunia Chalim.
diperkuat oleh pernyataan orang-orang dekat Bupati Chusnunia Chalim.
“Serta
keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Kehormatan(BK) DPRD Kabupaten
Lampung Timur, yang menerangkan proyek di Lampung Timur diarahkan,
dikondisikan,” ucapnya sembari mengaku rekaman percakapan tersimpan.
keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Kehormatan(BK) DPRD Kabupaten
Lampung Timur, yang menerangkan proyek di Lampung Timur diarahkan,
dikondisikan,” ucapnya sembari mengaku rekaman percakapan tersimpan.
Atas dasar
itu KAMPUD mendesak KPK RI untuk mengusut indikasi penyimpangan di
Kemenakertrans yang menyeret nama Bupati Chusnunia Chalim.
itu KAMPUD mendesak KPK RI untuk mengusut indikasi penyimpangan di
Kemenakertrans yang menyeret nama Bupati Chusnunia Chalim.
Kemudian
meminta Ketua BPK RI mengaudit penyaluran dana Bansos di Kemenakertras, lalu
mendesak KPK RI untuk mengembangkan perkara secara objektif di kasus Ditjen
P2KTrans.
meminta Ketua BPK RI mengaudit penyaluran dana Bansos di Kemenakertras, lalu
mendesak KPK RI untuk mengembangkan perkara secara objektif di kasus Ditjen
P2KTrans.
“Yang
terakhir, meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan pengkondisian proyek di
Lampung Timur di tahun anggaran 2016,” tukasnya. (*)
terakhir, meminta KPK untuk mengusut tuntas dugaan pengkondisian proyek di
Lampung Timur di tahun anggaran 2016,” tukasnya. (*)