Ketua OJK Lampung, Untung Nugroho (dua dari kiri) di sela acara |
Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) saling bersinergi dalam
menjalankan program – program untuk
membantu kesejahteraan masyarakat Lampung.
(OJK) saling bersinergi dalam
menjalankan program – program untuk
membantu kesejahteraan masyarakat Lampung.
Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung Sutono menuturkan,
pada tahun 2017
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 8 prioritas pembangunan yaitu
meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pembangunan wilayah, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan,
meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja
dan mengurangi kemiskinan, pengembangan
pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi
kreatif serta meningkatkan daya saing UMKM, melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas
pelayanan aparatur, mendukung stabilitas Kamtibmas dan meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta
memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Daerah Provinsi Lampung Sutono menuturkan,
pada tahun 2017
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan 8 prioritas pembangunan yaitu
meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pembangunan wilayah, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan,
meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja
dan mengurangi kemiskinan, pengembangan
pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah, mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi
kreatif serta meningkatkan daya saing UMKM, melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas
pelayanan aparatur, mendukung stabilitas Kamtibmas dan meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta
memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Setidaknya akan terdapat 3 (tiga)
rencana strategis Pemerintah Daerah yang mampu berjalan dengan baik apabila
Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku Jasa Keuangan di Provinsi Lampung saling
bersinergi terkait peningkatan infrastruktur daerah, pengembangan pertanian dan
kelautan serta meningkatkan daya saing UMKM,” kata Sutono, Rabu(01/02/2017).
rencana strategis Pemerintah Daerah yang mampu berjalan dengan baik apabila
Pemerintah Provinsi Lampung dan pelaku Jasa Keuangan di Provinsi Lampung saling
bersinergi terkait peningkatan infrastruktur daerah, pengembangan pertanian dan
kelautan serta meningkatkan daya saing UMKM,” kata Sutono, Rabu(01/02/2017).
Sutono
menyampaikan dengan adanya kerjasama ini diharapkan ke depannya akan mendapatkan
capaian yang lebih baik serta memberi
manfaat yang besar untuk masyarakat dan Provinsi Lampung.
menyampaikan dengan adanya kerjasama ini diharapkan ke depannya akan mendapatkan
capaian yang lebih baik serta memberi
manfaat yang besar untuk masyarakat dan Provinsi Lampung.
Kepala
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Untung Nugroho menyampaikan, akan lebih mengoptimalkan program –
program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Lampung seperti
Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Untung Nugroho menyampaikan, akan lebih mengoptimalkan program –
program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Lampung seperti
Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Selain
itu, untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Provinsi Lampung, maka OJK
Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim
Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” kata Untung.
itu, untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Provinsi Lampung, maka OJK
Provinsi Lampung bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim
Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” kata Untung.
“Kami akan memastikan kerjasama ini
mampu berjalan dengan baik,“ tambah Untung.
mampu berjalan dengan baik,“ tambah Untung.
Untuk itu, Untung menghimbau para pimpinanan jasa
keuangan untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kredibilitas. (*)
keuangan untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan kredibilitas. (*)