Wagub Lampung Terima Audensi OJK Perwakilan Lampung

Bandarlampung-
Wakil Gubernur menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung akan berkerja maksimal
untuk mensuport OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Perbankan agar target nasional
tersebut harus tercapai di Provinsi Lampung. 
“Seluruh yang menjadi target
nasional, tidak boleh tidak tercapai. Karena kita ingin pertumbuhan ekonomi
Lampung di di atas rata-rata pertumbuhan Ekonomi Nasional, ” ujarnya.
Hal itu
disampaikan Wakil Gubernur Bachtiar Basri ketika beraudiensi dengan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Lampung, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa
(06/12/ 2016).
Dijelaskan
Kabag Humas Pemprov. Lampung Heriyansyah, dalam kesempatan tersebut Wagub
didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis, Kadis Sosial,
Kadis.Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Kadis Koperasi UMKM,
Kadis.Perdagangan, BPMPD, BAPPEDA dan Dinas Perikanan & Kelautan.
Bachtiar
Basri menekankan masing-masing SKPD untuk menindaklanjuti semua rencana dalam
bentuk kerja konkrit agar hasilnya nyata bagi masyarakat.
Kabag Humas
Heriyansyah menjelaskan sebagaimana disampaikan Kepala OJK Perwakilan Lampung
Untung Nugroho bahwasannya target Nasional akses keuangan di tahun 2019 adalah
75 %, ditahun 2016 baru mencapai 35 %. Oleh karenanya untuk mencapai target
tersebut OJK secara rutin menggelar rapat koordinasi setiap tiga bulan. Untuk
selanjutnya tangggal 15 Desember 2016, meminta Gubernur/Wakil Gubernur untuk
memimpin langsung Rakor tersebut guna mensinergiskan antara Pemerintah, OJK,
dan Perbankan.
Ditambahkan
Kabag Humas,  Asisten Bidang Administrasi
Umum Hamartoni Ahadis, menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung telah
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di beberapa SKPD, seperti Dinas
Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, RS Umum
Abdul Moeloek. Prinsipnya adalah membantu masyarakat atau kelompok usaha atau
kelompok tani agar memperoleh modal usaha dalam bidang pertanian, atau
koperasi. Kedepan Dinas lainnya seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (BPMPD) walaupun ada sebagian desa telah mendirikan BUMDes.
Ditambahkan
Kadis Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Lana Rekyanti,  50-100 juta melalui BLUD petani merasakan
manfaat dari pinjaman keuangan untuk modal, dengan bunga yang lebih rendah dari
Perbankan pengembaliannyapun tepat waktu. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *