 |
| Pembenihan Ikan Nila di BBI Lampung Timur/ Foto Firdaus Suryaandalas.com |
Lampung Timur – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten
Lampung Timur (Lamtim) mengeluarkan lebih dari Rp 5 juta dan hanya merima Rp 1,2
juta tiap bulannya, dari budidaya ikan Nila di Balai Benih Ikan (BBI) Way Curup
Mataram Baru.
Anggaran itu(Rp 5 juta) diperuntukan mempekerjakan 4 orang tenaga
honor dan satu PNS sebagai Unit Pelaksana Tekhnis Daerah(UPTD).
honor dan satu PNS sebagai Unit Pelaksana Tekhnis Daerah(UPTD).
BBI tersebut mengelola pembenihan ikan Nila, dengan
jumlah indukan sebanyak 2 paket atau setara dengan 800 indukan Nila.
jumlah indukan sebanyak 2 paket atau setara dengan 800 indukan Nila.
Berdasarkan keterangan para tenaga honor BBI, dari
indukan yang berjumlah 800 ekor tersebut, menghasilkan benih tidak kurang dari
20,000 benih ikan Nila dan dijual seharga, Rp 60 rupiah per ekornya, atau
sejumlah Rp 1,2 juta dalam tiap bulannya.
indukan yang berjumlah 800 ekor tersebut, menghasilkan benih tidak kurang dari
20,000 benih ikan Nila dan dijual seharga, Rp 60 rupiah per ekornya, atau
sejumlah Rp 1,2 juta dalam tiap bulannya.
Ironisnya, meskipun hal tersebut berjalan telah
bertahun-tahun, DKP mengelola BBI, yang pada kenyataanya tiap bulan harus keluarkan
anggaran lebih dari Rp 5 juta lebih, untuk tenaga kerja dan pakan indukan.
bertahun-tahun, DKP mengelola BBI, yang pada kenyataanya tiap bulan harus keluarkan
anggaran lebih dari Rp 5 juta lebih, untuk tenaga kerja dan pakan indukan.
Kepala Bidang Budi Daya DKP Lampung Timur, Darmadi mengatakan,
hal itu disebabkan sarana dan prasarana yang yang tidak mendukung.
hal itu disebabkan sarana dan prasarana yang yang tidak mendukung.
Menurutnya demi tercapainya tujuan dan hasil memuaskan
tentu harus didukung dengan benih dan sarana prasarana yang ideal.
tentu harus didukung dengan benih dan sarana prasarana yang ideal.
Pada bagian lain Fauzi Ahmad dari Gerakan Cinta Lamtim
menyayangkan pihak DKP, karena selama ini masih tetap mengelola BBI yang tidak
menghasilkan apapun untuk kabupaten setempat.
menyayangkan pihak DKP, karena selama ini masih tetap mengelola BBI yang tidak
menghasilkan apapun untuk kabupaten setempat.
Namun justeru merugikan keuangan negara, tentunya negara kata
dia, dirugikan dengan kondisi seperti itu.
Dengan tetap dikelola meskipun
pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, karena penjualan benih tiap bulannya
hanya Rp 1,2 juta, dan negara harus membayar tenaga honor Rp 4 juta ditambah
PNS dan makanan untuk induk ikan Nila dan induk ikan lainnya yang tidak
produktif.
dia, dirugikan dengan kondisi seperti itu.
Dengan tetap dikelola meskipun
pengeluaran lebih besar dari pada pemasukan, karena penjualan benih tiap bulannya
hanya Rp 1,2 juta, dan negara harus membayar tenaga honor Rp 4 juta ditambah
PNS dan makanan untuk induk ikan Nila dan induk ikan lainnya yang tidak
produktif.
“Ironiskan? . Tapi kok tetap dipertahankan,” kata
Fauzi Ahmad, Rabu(03/08/2016). (FR)
Fauzi Ahmad, Rabu(03/08/2016). (FR)