Lampung Festival Krakatau Diduga Ajang Korupsi

Bandarlampung,- Pagelaran akbar Lampung Festival Krakatau 2018 Diduga jadi proyek ajang “bancaan” korupsi tahunan Dinas Pariwisata dan Pemprov Lampung. Pasalnya, dari total nilai proyek miliaran yang sebagian dikelola Dinas Pariwisata Provinsi Lampung itu sarat dengan mar-up, dan laporan kegiatan fiktif. Nilai proyek dipecah pecah, dan dikerjakan oleh oknum pejabat dinas sendiri.

Pada pembukaan LFK 2018, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto HN melaporkan bahwa LKF 2018 akan berlangsung menampilkan dengan empat agenda utama yaitu, Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai diselenggarakan pada 20-25 Agustus 2018, lalu Lampung Krakatau Expo diselenggarakan 20-26 Agustus 2018, kegiatan Trip Krakatau pada 25 Agustus 2018 dan Lampung Culture and Tapis Carnival pada 26 Agustus 2018.

Pada kegiatan Trip Krakatau pada 25 Agustus 2018, dengan nilai Rp200 juta, ternyata yang mengikuti trip hanya sekitar 100 sampai 150 orang. Panitian menyewa empat unit bus trans Lampung dengan harga satu bus Rp2,5 juta perunit. Dengan menyewa perahu kapal wisata juga empat unit dengan biaya sewa perunit Rp5 juta, dan konsumsi snack 150 orang, jika rata rata @100 ribu, dengan menghabiskan anggaran Rp45 juta.

“Ya kami naik bus trans, ada sekitar empat bus. Lalu naik kapal wisata, cuma pulang pergi kok. Ya makan snack umum. Paling sekitar 100-an orang kok, emang kenapa mas, nggak ada yang istimewa,” kata salah seorang peserta trip, yang tidak mau disebut namanya.

Pada kegiatan Pesona Kemilau Sai Bumi Ruwa Jurai diselenggarakan pada 20-25 Agustus 2018, Lampung Krakatau Expo diselenggarakan 20-26 Agustus 2018. “Tidak ada yang istimewa, pembukaan ya seremonial,” katanya.

Hal yang sama pada kegiatan, Lampung Culture and Tapis Carnival pada 26 Agustus 2018, yang menampilkan ragam kekayaan adat dan budaya Lampung, serta budaya nusantara itu dengan festival Kanikan, hanya 40 stan dagangan yang masing masing pedagang membayar sewa tempat, dan pembeli pesanan bekerja sama dengan ojek online.

Seremonial Lampung Krakatau Festival (LKF) 2018 akan digelar pada 20 hingga 26 Agustus 2018 di Kota Bandarlampung dan Lampung Selatan.  Ironisnya peluncuran LKF dilaksanakan di Jakarta, oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya dengan kalimat menargetkan dapat mendatangkan sebanyak 25.000 wisatawan. Terdiri dari 5.000 wisatawan mancanegara dan 20.000 wisatawan nusantara.

“Lampung Krakatau Festival menjadi satu-satunya event dari Provinsi Lampung yang masuk dalam 100 Calendar of Event (CoE) Wonderful Indonesia yang digelar dalam tahun ini. Pelaksanaan LKF diharapkan semakin bisa menarik wisatawan yang akan datang ke Lampung,” kata Arief dalam Launching Lampung Krakatau Festival 2018, di Kantor Kementerian Pariwisata Jakarta, baru-baru ini.

Arief mengatakan bahwa sangat tepat menjadikan Krakatau menjadi ikon pariwisata Lampung. Krakatau sendiri memiliki branding yang kuat di mata duia. Termasuk Gubernur Lampung Ridho Ficardo pun mengatakan hal yang sama, LKF 2018 tak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga memperkuat branding Krakatau.

“Event Lampung Krakatau Festival 2018 harus mampu menjadi atraksi wisata yang menarik sekaligus menjadi sarana promosi bagi destinasi wisata dengan tetap mengangkat dan melestarikan seni budaya asli daerah guna menangkap peluang kunjungan wisatawan,” kata Ridho.

Proyek Sovenir Kemenpar 2018

Sementara di Jakarta, Kementerian Pariwisata ikut bermain dalam 12 proyek pengadaan souvenir. Hal ini diungkapkan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, CBA menduga, pengaturan proyek sudah dilakukan sejak awal. Karena ada beberapa perusahaan langganan Kemenpar selalu menang tender.

Meski angka yang diajukan sangat tidak relevan ujar Jajang, namun dia merincikan, pertama, dua proyek pengadaan Souvenir senilai Rp 5,9 miliar lebih yang dimenangkan oleh PT Grahita Giri. Perusahaan ini menjalankan pengadaan souvenir promosi Pariwisata Indonesia Apparel Mancanegara di tahun 2017. “Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 2.455.000.000 serta pengadaan souvenir dan merchandise wardorbe di tahun 2018 senilai Rp 3.455.000.000,” sebut Jajang baru-baru ini.).

Kedua, ada proyek pengadaan souvenir yang dimenangkan oleh PT Loka Indira Arta. Perusahaan ini, disebutkan Jajang juga memenangkan dua proyek sekaligus untuk tahun anggaran 2018. Yakni Pengadaan Souvenir dan Merchandise Mass nilai proyek sebesar Rp 558.500.000, serta Pengadaan Souvenir dan Merchandise Outdoor senilai Rp 1.372.500.000.

Selanjutnya, 2 proyek yang dimenangkan oleh CV Mega Karya Dinamika di tahun 2018. Yakni pengadaan souvenir promosi massal senilai Rp 1.153.000.000 serta pengadaan souvenir dan merchandise elektronik senilai Rp 1.325.000.000.

Selain itu, CV Cahaya tirta baruna juga memenangkan 2 proyek sekaligus di tahun 2018, yakni pengadaan souvenir promosi apparel senilai Rp 1.467.000.000 serta pengadaan souvenir promosi pariwisata Indonesia travel and outdoor senilai Rp 1.244.050.000. “Adapun sisanya, 2 proyek pengadaan souvenir masih dimenangkan oleh perusahaan yang sama. Yaitu CV Mega Karya Dinamika,” jelasnya.

Dua proyek tersebut adalah pengadaan souvenir promosi massal senilai Rp 1.153.000.000, ditambah pengadaan souvenir dan merchandise elektronik senilai Rp1.325.000.000. Terakhir, 1 proyek pengadaan souvenir promosi pariwisata Indonesia berupa T-Shirt dan Polo Shirt senilai Rp903.650.000. Proyek ini dimenangkan oleh PT Sarimakarti Sukses Mandiri.

“Dalam pelaksanaan 12 proyek di atas, kami menduga ada permainan kotor sejak proses lelang. Hal ini terlihat dari nilai proyek yang disepakati pihak Kemenpar dengan pemenang proyek sangat tidak wajar,” ucap Jajang.

Analisa di atas kata dia, ditambah dengan adanya perusahaan favorit Kemenpar yang selalu menang meskipun tawaran yang diajukan tidak wajar. Contohnya Pengadaan Souvenir dan Merchandise Wardorbe yang dimenangkan oleh PT Grahita Giri.

Sementara itu bebernya, perusahaan itu memenangkan tender dengan
nilai Rp 3,4 miliar lebih, angka ini kelewat mahal. Padahal anggaran yang diperlukan seharusnya tidak lebih dari Rp 3,1 miliar. Begitu juga dengan 11 proyek lainnya. “Akibat kecurangan itu, dalam 12 proyek senilai Rp 13.933.700.000 ditemukan potensi kebocoran yang tidak sedikit. Angkanya mencapai Rp 2,7 miliar. Hal ini sangat mengkhawatirkan,” tegasnya.

Jajang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus di atas. Pihak yang bertanggung jawab, kata dia harus segera diperiksa. Khususnya Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran selaku Satuan kerja yang menjalankan.

“Jika perlu KPK bisa memanggil Menteri pariwisata Arief Yahya guna mengembangkan pemeriksaan, karena besar dugaan penyimpangan proyek pengadaan Souvenir sudah terjadi sejak lama namun dibiarkan oleh Menterinya,” ujar dia.