Lampung Timur – Mensiasati keuangan daerah yang sudah mengalami defisit di atas wajar, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya.
Di antaranya melakukan pemindahan beban APBD kepada APBD, melalui anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI). Upaya tersebut perlu dan ada kemungkinkanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Timur,
Moch Jusuf, mengatakan, terkait pemindahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh APBD ke PBI APBN. Dari jumlah pokok PBI kabupaten Lampung Timur sebanyak 31 ribu dan akan dipindahkan ke PBI APBN.
“Pemindahan ini dilakukan karena memang bisa dan memungkinkan. adanya pemindahan itu maka anggaran daerah jadi hemat sekitar Rp14 miliar, dana itu bisa digunakan untuk kegiatan yang lain-lain,” ujarnya, Selasa (14/06/22)
Menurutnya, saat ini ada peluang untuk melakukan pemindahan dari PBI APBD ke PBI APBN, maka para para Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur dapat melakukan kordinasi di tingkat bawah dan desa, agar peralihan anggaran PBI APBD berhasil beralih ke anggaran PBI APBN.
“Kita berharap agar para Camat dan Petugas Puskesmas yang ada dapat melakukan kordinasi di tingkat bawah atau Desa terkait peralihan tersebut, sehingga pendapatan dari Cukai Rokok sebesar Rp14 miliar yang biasanya dipakai untuk PBI kabupaten Lamtim tersebut bisa jadi dana saving untuk kegiatan yang lain,” ungkapnya.
Ia mengakui adanya peningkatan data yang mengakibatkan peningkatan anggaran apbd, lantaran tiap tahun masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai APBD selalu meningkat.
“Kalau kita lihat dari data yang ada, masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Timur selalu meningkat setiap tahunnya. Padahal kalau kita lihat di kehidupan masyarakat, tidaklah susah-susah amat, tetapi data masyarakat miskin selalu bertambah. Karenanya, dengan akan dilakukannya peralihan PBI APBD ke PBI APBN ini, kita minta para Camat dan Petugas Puskesmas yang ada untuk dapat melakukan kordinasi dengan para tokoh masyarakat setempat beserta petugas ditingkat desa untuk dapat benar-benar mendata atau melakukan evaluasi, data PBI yang ada di setiap desa. Kita berharap agar masyarakat penerima PBI ini benar-benar didata ditingkat desa,” tambahnya. (FR)