Kabupaten Pesawaran Spesifik Penting Penanggulangan Kemiskinan di Lampung

PESAWARAN-Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di kabupaten Pesawaran menjadi spesifik penting dalam beberapa catatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Satu diantaranya melalui fokus penanganan kemiskinan ekstrem Lampung.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Lampung, Hj. Chusnunia Chalim, Ph.D, yang juga Wakil Gubernur Lampung dalam rapat bersama yang dihadiri Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona di Aula Pemkab setempat, Senin (24/01/2022).

” Untuk Pesawaran ada beberapa catatan salah satu diantaranya, kita coba spesifik di fokus penanganan kemiskinan ekstrem Lampung, yaitu di Kecamatan Punduh Pedada, Desa Sukamaju, Desa Bawang, Desa Pagar Jaya, Pulau Legundi, dan Desa Sukarame,” ujar Nunik sapaan akrabnya Ibu Wakil Gubernur Lampung.

Sedangkan lanjut Wagub, di Kecamatan Marga Punduh, yakni Desa Kekatang, Desa Sukajaya Punduh, Desa Maja, Kampung Baru, dan Gunungrejo. Dan Kecamatan Way Lima, yakni Desa Way Harong, Tanjung Agung, Paguyuban, Baturaja dan Sidodadi.

“Kemudian, di Kecamatan Teluk Pandan, Desa Batumenyan, Sidodadi, Hurun, Cilimus, dan Munca. Kecamatan Padang Cermin, Desa Padang Cermin, Desa Sanggi, Desa Banjaran. Diluar kecamatan tersebut pasti masih terdapat miskin, namun demikian spesifik
penanganan kemiskinan ekstrem lebih kita fokuskan,” kata dia lagi.

Lebih lanjut Wagub menjelaskan hal tersebut yang harus dilakukan adalah pertama pengurangan beban masyarakat yang perlu dilakukan, dan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

” Dua hal point itu saling berkaitan, selain mengurangi bebannya, dan juga menambah kemampuannya, termasuk pengembangan jaminan kelanjutan usaha mikro kecil (UMK),” jelasnya.

Karena itu, sambung Wagub, kebijakan undang-undang penanggulangan kemiskinan dari program di kabupaten maupun kota di Provinsi Lampung, termasuk program provinsi ini sebetulnya sudah beragam khususnya di lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

” Dalam hal ini bukan hanya dinas sosial saja yang menangani kemiskinan dan bagi-bagi program seperti yang disebutkan sebesar Rp 207 miliar seperti di Kabupaten Pesawaran dari Provinsi Lampung, tentu itu satu sama lain diterapkan sudah menjadi satu dan tepat sasaran,” terangnya.

Masih dipaparkan Wagub, beberapa tahun belakangan ini dan ketika itu melaksanakan kepentingan di lintas sektoral, Tim TKPK menemukan dan masih memaksimalkan efektifitas fokus dari program dengan melibatkan banyak program dengan angka yang cukup besar senilai miliar rupiah berbagai jenis.

” Kadang kita diuji diefektifitas secara hukumnya untuk mengatasi persoalan tersebut namun itu harus bisa mengatasi persoalan tersebut, tentunya dalam hal ini patut diapresiasi dan luar biasa kerja keras Bupati Pesawaran ini mampu atasi hal tersebut,” ucap Wagub Lampung.

Untuk itu, tambah Wagub, menitipkan kepada Bupati Pesawaran secepatnya menargetkan ODF agar tuntas, termasuk Ibu Hamil, karena di sisi kesehatan ini banyak hal seperti isu covid-19 tapi menjadi isu ekonomi dan sebagainya.

” Begitu juga, Penyakit tidak menular lebih tinggi dan mengefek sampai ke desa-desa, jadi mengefek ke anggaran APBD. Jadi lebih berat penanganannya seperti penyakit diabetes, darah tinggi, ginjal dan sebagainya. Karena itu penyakit tidak menular ini sangat memprihatinkan, tentu sangat mengefek ke anggaran di Desa-desa,” tandasnya.

Lampung 1.com

Tinggalkan Balasan