Lampung Utara – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah dapat lebih transparan terkait masalah bantuan.
Pasalnya, di lapangan masalah tersebut cukup rawan, mulai dari salah sasaran, kurang manfaat sampai kepada pemotongan. Sehingga harus diberikan oerhatian khusus oleh pemerintah, khususnya OPD terkait.
“Sebab, berdasarkan pengamatan kami dilapangan, selama ini hal-hal menyangkut sosial cukup rawan. Oleh karena itu harus transparan, mulai dari pemotongan sampai dengan tidak tepat sasaran. Berikan penjelasan, apalagi disaat covid seperti ini cukup banyak masyarakat membutuhkan, “kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Darul Hifni saat kegiatan reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten Lampung Utara di Balai Desa Karang Waringin, Selasa, 6 Oktober 2020, dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjung Raja.
Menurutnya, masyarakat saat ini telah melek akan informasi, sehingga transparansi cukup dibutuhkan. Bukan hanya masalah bantuan sosial, melainkan program lainnya. “Saya pesan dinas sosial, dapat melakukannya. Terkhusus masalah anggaran, karena ini berasal dari uang rakyat. Berikan penjelasan yang jelas, dan kami siap menyambungkan aspirasi masyarakat kepada pihak eksekutif sehingga dapat terakomodir,” terangnya.
Pihaknya siap mengakomodir segala aspirasi masyarakat, untuk dapat direalisasikan dilapangan. Mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahjan sampai ditingkat pusat. Dan saat ini telah ada beberapa diantaranya terealisasi disini, seperti taman kanak-kanak, jalan dan pembangunan lainnya.
“Silahjan diajukan pengajuannya, saya tidak janji 100% akan tetapi berkomitmen mengawalnya. Meski itu tidak masuk didalam pokja atau bidang kami, tapi dapat diusulkan kepada rekan maupun mitra dipemerintah, “tambahnya.
Senada dikatakan oleh salah Anggota DPRD Lampura berkemsempatan hadir, Anton Sudarmono. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan baik, tanpa adanya dukungan masyarakat. Oleh sebab itu pihaknya berharap agar dapat bersama-sama menjalani pengawasan dilapangan, sehingga dapat dimanfaatkan secara baik dilapangan.
“Jangan takut-takut, kalau ada pembangunan coba hampiri dan pertanyakan. Mulai dari ketebelannya, berapa banyak material dipakai. Seperti pasir, aspal dan batunya, jadi jangan lembek.
“Dipertamyakan semuanya, jangan takut-takut. Bukan hanya kita mau dibangun, tapi yang perlu juga dilakukan adalah pengawasan, ”
Salah seorang warga disana, Misjon menyebut insfrastruktur pendukung perekonomian masyarakat disana cukup memprihatinkan keadaannya. Sehingga meminta kepada wakil rakyat dapat menagkomodir keinginan warganya, sebab selama ini masih belum mendapatkan perhatian khusus.
“Disini banyak hasil pertanian yang menjadi produk daerah, sehingga cukup mendukung perekonomian rakyat. Namun, keadaan penunjangnya masih minim, kami tahu didaerah keadaannya begini sehingga meminta dapat diakomodir. Bila perlu sampai ditingkat pusat, “ujarnya.
Hadir dalam kegiatan reses itu, Anggota DPRD Lampura, Netti, Anton Sudarmono, Heri Syarifuddin, Husna, Camat Tanjung Raja, Kepala desa dan warga disana. (Red)