Bandar Lampung – Sejumlah massa yang tergabung dalam Parlement Jalanan (Parle), menggelar aksi di halaman kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung, Rabu, 31 Juli 2019.
Mereka menduga adanya ‘bagi-bagi’ proyek dan uang pengamanan yang disinyalir melibatkan oknum dinas
Dalam orasinya Suadi Romli dari LSM Solid menduga pengelolaan anggaran proyek di Dinas PUPR Provinsi Lampung telah dikondisikan, dimainkan dan disusupi oleh oknum luar dinas yang mengatasnamakan partai dan orang-orang gubernur.
“Yang jelas tuntutan kami cuma satu, permasalahan dugaan korupsi seperti infrastruktur yang hancur sampai saat ini belum ada perbaikan,” tegasnya.
Pendemo selain melakukan aksi di Kantor dinas PUPR juga berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Lampung dengan membawa sejumlah poster bertuliskan beberapa tuntutan mereka.
Tampak memuat tulisan dugaan bagi-bagi proyek yang terindikasi melibatkan Nurbuana serta Dinas PUPR harus bersih dari mafia anggaran yg meresahkan masyarakat copot oknum pejabat yang terlibat korupsi.
Sedangkan pernyataan sikap yang disuarakan Parle yakni pertama mendesak Gubemur Lampung, Arinal Djunaidisegera mencopot secara tidak hormat jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan.
Kedua mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera menuntaskan kasus tersebut.
Kemudian meminta kepada DPRD Lampung dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Lampung untuk bersama-sama mengeluarkan Mosi tidak percaya terhadap Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan yang dianggap gagal memajukan Provinsi Lampung.
Sementara Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan belum berhasil dikonfirmasi.(Red)