JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mesuji Saply, didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum, Nawawi Matni dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sunardi menyerahkan dokumen Peraturan Bupati tentang kawasan perdesaan dan surat permohonan bupati untuk pengajuan program tahun 2020.
Rombongan Bupati Mesuji diterima langsung oleh Sekretaris Dirjend Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Syahrul dari Kemendes, PDTT-RI Bertempat di ruang rapat Direktorat Jenderal PKP, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) di Jakarta, Jumat (26/07/2019).
Dalam kesempatan itu, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Saply terkait program bantuan yang sudah dikucurkan oleh Kemendes dan yang akan diusulkan untuk tahun 2020. Dimana ada beberapa hal bahwa Mesuji merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang menjadi Kawasan Percontohan Pembanguan Nasional (KPPN).
“Kami telah mengeluarkan Perbub nomor 44 tahun 2019 tentang penetapan kawasan perdesaan di Mesuji. Untuk itu, kami sangat mengharapkan adanya dukungan pemerintah pusat melalui kemendes, yakni dengan bantuan mesin rice miling unit (RMU), alat pembuat pakan ikan, jalan usaha tani, bantuan program pengembangan wisata telusur sungai, pembangunan pasar, penyertaan modal Bumdes, pengembangan usaha ekonomi masyarakat, bantuan bioflok, bantuan mesin pengolahan air bersih (RO), dan bantuan kolamisasi,” paparnya.
Saply menambahkan, sebagian besar wilayah Mesuji merupakan areal persawahan yang mencapai 63.000 hektar lebih, hal itu apabila dikelola secara serius, maka Mesuji bisa mewujudkan salah satu nawacita Presiden Jokowi tentang Swasembada Pangan. Guna mewujudkan hal itu.
Ia mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui Kemendes untuk dapat menjadikan Mesuji sebagai salah satu daerah cadangan pangan nasional.
“Saya bersama rombongan mengucapkan banyak terimakasih kepada Pak Presiden, khususnya Pak Menteri Desa, atas perhatiannya selama ini untuk Kabupaten Mesuji. Kami berharap hal itu dapat berkelanjutan, karena Mesuji merupakan Kabupaten yang baru mekar dan masih sangat banyak butuh pembangunan, sementara kemampuan APBD nya masih terbatas,” kata Saply.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dirjend PKP Syahrul menuturkan, Menteri Desa sangat terkesan dengan respon dan kesungguhan Pemkab Mesuji yang dinilai pro-aktif dengan program-program yang digulirkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendes-PDTT selama ini di Mesuji, khususnya di Kecamatan Mesuji Timur yang sangat antusias dan serius dalam membangun desa disana.
“Pak Menteri sangat terkesan dan mengapresiasi respon Pemkab dan Masyarakat Mesuji, selama ini bantuan yang dikucurkan kesana, kami lihat sudah dimanfaatkan dengan baik. Dan untuk tahun ini kita membantu pembangunan embung dan pasar serta sarana pertanian berupa mesin pemanen padi, combine harvester (Combat) sebanyak dua unit disana,” tuturnya.
Dia mengaku sangat bangga dengan Pemkab Mesuji dan menyebutkan bahwa Mesuji memang menjadi salah satu skala prioritas nasional untuk pengembangan kawasan perdesaan, khususnya dalam tiga komoditi yakni Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Darat).
Syahrul juga mengingatkan, terkait adanya usulan tambahan dari Pemkab Mesuji selain dari tiga skala prioritas tadi, yakni tentang pengembangan kawasan wisata telusur sungai, sebelum proposal usulan ini disampaikan dan dibahas bersama Bappenas, pihaknya menyarankan agar Pemkab Mesuji mereview kembali dokumennya, dan dibahas bersama Bappeda setempat agar disuport anggarannya.
“Sebab, mengingat kemampuan anggaran kita juga terbatas, yakni hanya sekitar Rp 800 miliar untuk membangun kawasan perdesaan se-Indonesia. Untuk itu, Pemkab Mesuji juga harus dapat menganggarkan agar terfokus kesitu, jadi apabila ada kolaborasi yang baik, saya yakin ini bisa segera terwujud,” tutupnya (Di)