Lampung Selatan – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Lampung Selatan kembali dilaksanakan, Senin (11/2/2019).
Kali ini, Kecamatan Natar menjadi yang pertama pelaksana Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2019.
Acara yang dilaksanakan di Desa Rulung Sari, Kecamatan Natar, dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto.
Turut hadir dalam acara itu anggota DPRD Lamsel daerah pemilihan Natar, Sekretaris Daerah Lamsel beserta Kepala OPD dilingkungan Pemkab Lamsel, serta Forkopimcam Natar.
Di Kecamatan Natar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel mengguyur anggaran pembangunan yang berseumber dari APBD dan dana DAK/TP sebesar Rp78 miliar lebih. Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas di Kecamatan Natar dengan alokasi dana sebesar Rp Rp23.161.680.000.
Nanang mengatakan, besarnya anggaran pembangunan di Kecamatan Natar tidak terlepas dari perjuangan para anggota DPRD dapil setempat. Dimana katanya, anggaran pembangunannya mengalami peningkatan sebesar 6,91 % dari tahun sebelumnya.
“Mari kita bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini, agar menjadi Kabupaten yang sejahtera, berdaya saing, mandiri dan berakhlak mulia. Sesuai dengan visi dan misi yang telah kita tetapkan,” kata Nanang.
Nanang juga menekankan kepada peserta Musrenbang untuk benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. Dia juga menegaskan, Musrenbang itu tidak semata hanya dijadikan forum untuk sekedar melaksanakan tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan.
“Saya harap Musrenbang ini bisa dijadikan satu-satunya forum yang tertinggi dalam menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga apa yang dihasilkan dari forum ini benar-benar merupakan kumpulan kegiatan yang akan menjadi acuan untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan yang akan datang,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, dalam pelaksanaan Musrenbang kali ini juga, sejumlah OPD nampak menggelar berbagai pelayanan untuk masyarakat.
Seperti pelayanan kesehatan, pelayanan KB gratis, pelayanan data kependudukan (KTP, KK), pelayanan perizinan, dan pelayanan kesehatan untuk hewan. (Eko)