 |
| Foto ist |
Pesawaran- Bawaslu Kabupaten Pesawaran mewanti-wanti kepada pihak Panwas dan PPL di kabupaten setempat.
Panwas dan PPL yang bertugas di kecamatan maupun di desa diminta agar dapat bekerja secara profesional di dalam melakukan pengawasan terhadap para Caleg di saat melakukan kampanye.
Karena apabila diketemukan adanya pihak Panwas maupun PPL tidak memberikan laporan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan semisal ada salah satu caleg yang melakukan money politik saat kampanye namun dibiarkan maka pihak Bawaslu bakal memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian atau PAW sesuai dengan peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No 2 tahun 2017.
“Karena sudah jelas salah satu poksi kita adalah melakukan pengawasan di kabupaten dan dibantu oleh Panwas Cam Atau PPL jadi setiap kampanye harus ada panwas dan PPL yang tugasnya melakukan pengawasan di setiap adanya kegiatan kampenye,” kata Devisi Pengawasan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Pesawaran, Riswanto, Selasa (05/02).
Karena dijelaskan Riswanto kewajiban pihak Bawaslu, Panwas maupun PPL adalah melakukan pengawasan kegiatan kampenye. “Kewajiban kita adalah melakukan pengawasan di saat ada kegitan kampanye itu wajib selagi ada STTP dari pihak kepolisian dengan sistem pengawasan melekat seperti mengawasi aktipitasnya apa,dan nanti jika diacara kampanye tersebut itu ada pelanggaran mereka wajib memberikan laporan dan itu bisa dijadikan temuan oleh pengawas pemilu apa kah itu nantinya masuk dalam pelanggaran pidana pemilu seperti money politik atau sifatnya hanya pelanggaran atminitratif,” jelasnya.
Sedangkan apabila terjadi ada pihak pengawas seperti Panwas maupun PPL yang melakukan pelanggaran dengan melakukan pembiaran apa bila terjadi maney politik saat melakukan kampanye pihak Bawaslu akan memberikan sangsi tegas berupa pemberhentian.
“Untuk sanksi secara aturan kita memang sudah diikat dengan peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu Nomor 2 tahun 2017, jadi ketika penyelenggara pemilu ini bersikap tidak netral itu bisa kita berikan sangsi berupa teguran secara langsung dan apa bila memang jadi laporan mansyarakat langsung dan pelanggarannya relatip berat itu bisa kita serahkan ke DKPP dicek dulu pelanggarannya seperti apa karena ini harus ada kajian hukumnya terlebih dahulu serta melalui sidang , apa bila terkbukti baru kita berhentikan yang bersangkutan selagi ada laporan dari masyarakat dan ada cukup bukti yang menguatkan,” tegasnya.
Saat ditanya apakah yang bersangkutan setelah diberhentikan bakal diproses secara hukum pihaknya mengutarakan pidanya hanya mengarah kepada peserta pemilu yang melakukan money politik tidak untuk Panwas atau PPL yang melakukan pembiaran money politik Saat melakukan kampanye.
“Untuk pidananya itu mengarah hanya kepada peserta pemulu yang membagikan uang saja,karena kita hanya melakukan pengawasan yang lebih tepatnya pelanggarannya ke etik nya saja, ada permaslahan kok dibiarkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan yang masuk kategori money politik itu salah satunya adalah adanya pembagian dalam bentuk barang atau uang yang itu tidak diperkenankan oleh UU.
“Contoh membagikan sembako itu juga salah satu bentuk money politik atau memberikan uang secara langsung dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih baik itu untuk memilih dirinya atau untuk tidak memilih orang lain itu juga salah satu kegiatan money politik. Jadi disini kita juga butuh peran aktip masyarakat untuk mencegah terjadinya hal itu,”pungkasnya. (Klis).