 |
| Khamami |
MESUJI – Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMD) setempat, menggelar lokakarya penyusunan data dan informasi tentang manfaat dana desa.
Kegiatan ini, perdana dilakukan se-provinsi Lampung, di Kabupaten Mesuji bertempat di Balai Desa Mekar Sari, Kecamatan Tanjung Raya, Kamis (29/11).
Acara terselenggara atas kerjasama Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung.
Kepala Dinas PMD Mesuji Sunardi mengungkapkan, dalam kegiatan tersebut, ada lima desa se-Kabupaten Mesuji yang ikut dalam kegiatan tersebut, yakni Desa Sidang Muara Jaya, Pangkal Mas Jaya, Muara Tenang Timur, Bangun Jaya dan Wira Bangun.
“Mudah-mudahan kedepan kegiatan semacam ini bisa menjadi agenda rutin untuk bahan evaluasi kami juga disini. Selain itu, banyak tambahan ilmu dan wawasan untuk bekal para Kepala Desa serta seluruh perangkatnya dalam menjalankan pembangunan di desa terutama dalam penggunaan dana desa ini,” kata dia.
Meskipun tergolong daerah baru, Kabupaten Mesuji, dilirik sebagai daerah yang dianggap berhasil dan dijadikan untuk percontohan skala nasional dalam hal pengawasan serta pemanfaatan dana desa.
Seperti dijelaskan Ketua tim Riset Presiden RI terkait penggunaan dan pengawasan dana desa, Prof. Sudjarwo. Ia berujar, kegiatan itu bertujuan untuk mencari formulasi tentang asas manfaat dana desa. Di samping untuk melihat apakah dengan adanya pendanaan DD dalam pembangunan di desa membunuh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang mengunakan dana desa, serta kedepan, sebagai barometer untuk meninjau kembali dalam hal pengambilan kebijakan tentang penentuan besaran pagu anggaran dana desa yang digelontorkan dilihat dari beberapa faktor.
Selain itu, Sudjarwo menjelaskan, bahwa acara yang dilakukan ini, juga untuk bahan pertimbangan kelanjutan program nasional kedepannya.
“Kegiatan ini, untuk mencari formula terkait kebijakan Menteri Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, tentang asas pemanfaatan dan pengawasan dana desa. Harapannya, untuk bahan evaluasi kebijakan, kedepan agar ada peninjauan kembali terkait jumlah besaran dana desa, kita sudah tau pola apa yang harus diterapkan dalam menentukan jumlah besaran Dana Desa yang akan dikucurkan,” ujar Prof. Sudjarwo saat ditemui di lokasi acara, Kamis (29/11).
Sudjarwo pun tak sungkan mengakui keberhasilan pembangunan di Kabupaten Mesuji, mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa tak terlepas dari peran serta pemimpinnya yang pro-aktif memantau serta mengawasi jalannya proses pembangunan tersebut secara langsung.
“Kita juga ingin melihat, apakah dengan sistem pendanaan seperti ini tidak akan membunuh partisipasi masyarakat.
Ternyata, di Mesuji tidak terjadi, dengan adanya DD partisipasi masyarakat justru semakin meningkat.
“Dan inilah yang kita harapkan, sudah dilakukan oleh Pemkab Mesuji di bawah komando Bupati Khamami,” tambahnya.
Melihat geliat pembangunan Kabupaten Mesuji yang sangat pesat diusianya yang baru menginjak sepuluh tahun, Prof. Sudjarwo mengaku khawatir akan siapa sosok pemimpin yang mampu menggantikan Bupati Khamami nanti jika beliau sudah habis masa jabatannya.
“Saya khawatir, setelah Pak Khamami ini kan sudah masuk tahun ke tujuh kepemimpinan beliau di periode kedua ini, setelah ini siapa yang mampu menggantikannya?. Sebab, Mesuji ini akan baik, jika didukung orang Mesuji itu sendiri, nah ini persoalan krusial, seorang pemimpin itu dikatakan gagal ketika dia tidak menyiapkan generasinya,” tutupnya.