 |
| Andi Surya (dua dari kiri). Foto ist |
Bandarlampung- Sepuluh hari lalu, Menristekdikti melantik perangkat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) se-Indonesia menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti).
Sesuai amanat UU Pendidikan Nasional, Lembaga Kopertis berubah bentuk menjadi L2 DIKTI.
Ada yang menarik di sini. Ternyata L2 Dikti tidak hanya melayani perguruan negeri swasta (PTS) saja. Tetapi juga perguruan tinggi negeri (PTN).
“Artinya PTN dalam hal tertentu tidak lagi berhubungan dengan Ditjen Dikti Jakarta. Tetapi tunduk dan berkoordinasi dengan L2 Dikti yang ada di daerah-daerah.
“Apa manfaat L2 Dikti untuk PTS/PTN?. Benar bahwa L2 Dikti juga melayani PTN selain juga PTS. Namun hakikatnya adalah bagaimana L2 Dikti dapat memainkan perannya sebagai pengelola kebijakan pendidikan tinggi di daerah. Sebagai contoh, ketika PTS-PTS kesulitan bersanding dengan PTN maka L2 Dikti seharusnya ada di situ untuk menciptakan harmoni karena ternyata di dalamnya ada persaingan,” kata Andi Surya, Anggota DPD RI yang juga sebagai Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABP-PTSI) Lampung, melalui pesan tertulis, Rabu 1 Agustus 2018.
Menurut Senator asal Lampung, persandingan PTS dan PTN ini selalu menjadi korban adalah PTS, sebagai contoh, ketika ada PTN baru berdiri dengan fasilitas fisik/nonfisik yang bersumber dari anggaran pemerintah, dalam hal penerimaan mahasiswa baru sama sekali tidak ada kebijakan pembatasan atau kuota pada jumlah mahasiswa yang diterima setiap program studi baru PTN.
“Sehingga kami melihat ada PTN baru yang berperilaku seperti pukat harimau. Lihat saja berapa banyak program studi di PTS terganggu karena kekurangan mahasiswa gara-gara hampir seluruh potensi mahasiswa baru diraup oleh PTN,” lanjut Andi Surya.
Di samping itu tambah dia, kebijakan anggaran yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN tentu menyebabkan ketidakadilan bagi PTS.
“Jangan lupa, PTS didirikan oleh karena pemerintah tidak mampu sepenuhnya melakukan pemerataan pendidikan tinggi, oleh karenanya pihak swasta diberi kesempatan untuk berpartisipasi memeratakan pendidikan tinggi semenjak zaman kemerdekaan dahulu,” paparnya.
Mantan Anggota DPRD Lampung ini mengungkapkan, orang-orang swasta yang memiliki visi pendidikan ini dulu berjuang dengan keras agar PTS bisa berdiri dan tegak melayani kebutuhan pendidikan tinggi di Republika ini dengan segala resikonya.
“Seharusnya anggaran pembinaan pendidikan tinggi bisa lebih adil untuk seluruh segmen lembaga pendidikan tinggi ini,” sebutnya.
Andi berharap dengan hadirnya L2 DIKTI sebagai metamorfosis Kopertis akan memberi dampak baik kepada PTS dan PTN. Setidaknya mampu menghilangkan dikhotomi PTN dan PTS. Di Lampung.
“Saya menghimbau L2 DIKTI dapat memberi harapan terhadap perbaikan kebijakan pendidikan tinggi, salah satunya adalah penetapan kuota mahasiswa PTN. Kebijakan rasio dosen, keadilan anggaran, dan mengawasi perilaku Pemda dalam hal mengayomi PTN dan PTS, karena selama ini terkesan sebagian Pemda di Lampung kurang serius dan kurang adil melakukan pembinaan kepada PTS dan PTN,” kata Andi Surya.
Andi mengaku masih melihat adanya ketidak-adilan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kepada PTN dan PTS, sebagai contoh ada PTN yang diberi bantuan anggaran hingga puluhan miliar baik untuk sarana fisik maupun non fisik termasuk hibah lahan yang tidak semestinya.
“Itu dasarnya apa? Dalam undang-undang Sisdiknas disebutkan tidak ada perbedaan atau dikhotomi PTN/PTS, yang seharusnya hibah atau bantuan Pemda bisa mengalir secara lebih bijaksana sesuai UU Sisdiknas,” ungkapnya.
Bahkan kata Andi, yang lebih membuat PTS mengurut dada adalah, adanya fakta yang diperoleh dari rekan-rekan pengelola PTS, sebagian PTS kesulitan melakukan kerjasama dalam bentuk MoU Tridarma Perguruan Tinggi dengan sebagian Pemda di Lampung.
“Saya tengarai ada beberapa kepala daerah yang kurang memahami keberadaan dan fungsi PTS sehingga cenderung melupakan pentingnya pembinaan bagi PTS-PTS di daerah. Untuk itulah kami berharap L2 DIKTI yang baru hadir ini dapat memainkan perannya sebagai pengayom dan pembina semua pihak baik PTN dan PTS serta dapat memberi pertimbangan dan pengawasan atas kebijakan Pemda terhadap perguruan tinggi di daerahnya,” tutup Andi Surya.