Bandarlampung- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar acara Verifikasi,
Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka
mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik
Indonesia.
Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka
mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden Republik
Indonesia.
Acara di hadiri oleh Tim Verifikasi Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
PP dan PA dari Kementerian PP dan PA RI didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (10/10/2016).
PP dan PA dari Kementerian PP dan PA RI didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (10/10/2016).
Dalam
sambutan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang dibacakan oleh Pj. Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung Sutono menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan
bagi masyarakat melalui Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Provinsi Lampung,
Pemerintah Daerah telah bersinergi saling bahu membahu dengan Organisasi
Perempuan lainnya seperti BKOW, TP-PKK, Dharma Wanita serta KAUKUS Perempuan,
PSW-UNILA, PSG-IAIN, Organisasi keagamaan
seperti Aisyiah, NU, PW Salimah, BMOIWI, juga dengan Lembaga Masyarakat
dan Lembaga Media lainnya.
sambutan Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo yang dibacakan oleh Pj. Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung Sutono menjelaskan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan
bagi masyarakat melalui Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Provinsi Lampung,
Pemerintah Daerah telah bersinergi saling bahu membahu dengan Organisasi
Perempuan lainnya seperti BKOW, TP-PKK, Dharma Wanita serta KAUKUS Perempuan,
PSW-UNILA, PSG-IAIN, Organisasi keagamaan
seperti Aisyiah, NU, PW Salimah, BMOIWI, juga dengan Lembaga Masyarakat
dan Lembaga Media lainnya.
Selain itu,
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk membentuk Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdiri sendiri, sehingga
akan semakin fokus untuk bekerja dan berkarya dalam meningkatkan Pembangunan di
bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung telah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk membentuk Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berdiri sendiri, sehingga
akan semakin fokus untuk bekerja dan berkarya dalam meningkatkan Pembangunan di
bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
“Untuk
itu, kami mengharapkan kepada kita semua, agar bersama-sama mewujudkan
pembangunan yang responsif gender di Provinsi Lampung khususnya dan Indonesia
pada umumnya. Melalui acara Verifikasi
dan Evaluasi Pembangunan di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini, Kami
berharap Provinsi Lampung dapat kembali meraih Penghargaan Anugerah
Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama
dari Presiden Republik Indonesia”, jelasnya.
itu, kami mengharapkan kepada kita semua, agar bersama-sama mewujudkan
pembangunan yang responsif gender di Provinsi Lampung khususnya dan Indonesia
pada umumnya. Melalui acara Verifikasi
dan Evaluasi Pembangunan di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini, Kami
berharap Provinsi Lampung dapat kembali meraih Penghargaan Anugerah
Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama
dari Presiden Republik Indonesia”, jelasnya.
Diinformasikan
oleh Kabag Humas Pemprov. Lampung, dalam kesempatan yang sama Tim Verifikasi
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian PP dan PA Ida Wulan mengatakan bahwa dalam Verifikasi, Evaluasi
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, Provinsi Lampung
pada tahun 2012 telah mendapatkan peringkat Madya, Tahun 2013 dan 2014
mendapatkan peringkat Utama. Sehingga diharapkan tahun ini dapat bersama-sama
untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi diantara Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung agar mendapatkan peringkat yang sama atau
lebih baik.
oleh Kabag Humas Pemprov. Lampung, dalam kesempatan yang sama Tim Verifikasi
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian PP dan PA Ida Wulan mengatakan bahwa dalam Verifikasi, Evaluasi
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, Provinsi Lampung
pada tahun 2012 telah mendapatkan peringkat Madya, Tahun 2013 dan 2014
mendapatkan peringkat Utama. Sehingga diharapkan tahun ini dapat bersama-sama
untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi diantara Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung agar mendapatkan peringkat yang sama atau
lebih baik.
Menurutnya
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung juga harus rutin
melakukan penguatan advokasi dengan cara sosialisasi program-program di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala kepada masyarakat
serta melakukan study banding ke daerah lain di Indonesia.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung juga harus rutin
melakukan penguatan advokasi dengan cara sosialisasi program-program di bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara berkala kepada masyarakat
serta melakukan study banding ke daerah lain di Indonesia.
Ditambahkan
Kabag Humas Heriyansyah, dalam laporan Kepala Badan PP dan PA Provinsi Lampung
Dewi Budi Utami mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 150
orang yang berasal dari seluruh Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG Provinsi
Lampung, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana seluruh
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Forum Anak Daerah. (Rls)
Kabag Humas Heriyansyah, dalam laporan Kepala Badan PP dan PA Provinsi Lampung
Dewi Budi Utami mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 150
orang yang berasal dari seluruh Kepala SKPD selaku anggota Pokja PUG Provinsi
Lampung, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana seluruh
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Forum Anak Daerah. (Rls)