DPRD Lampung Timur Segera Panggil Dinas PU Soal Ambrolnya Trotoar

Azzohiri

Lampung Timur – Pembangunan di Kabupaten Lampung Timur
(Lamtim) patut menjadi sorotan.

Pembangunan trotoar di tahun anggaran 2013 di komplek
perkantoran Pemerintah Daerah(Pemda) setempat diduga asal jadi. Pun beberapa
waktu lalu sempat ambrol.
Namun sayangnya rusaknya trotoar itu belum ditanggapi serius
dari instansi terkait.  
Terungkap proyek yang menelan anggaran ratusan juta
tersebut terletak tepat di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), lantaran ambruk meski jarang di injak kaki manusia, dan tampak bambu
sebagai tulang coran trotoar.
DPRD setempat meradang, beranikah badan legislatif
kabupaten setempat menajamkan fungsi pengawasannya?
Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung Timur, Azzohiri mengatakan,
pembangunan trotoar yang hanya menggunakan bambu bulat dan belah itu membuktikan
ciri dari sikap pejabat yang kurang profesional di kabupaten itu.
“Mental pejabat Lamtim ini bobrok. Sehingga tidak ada
rasa memiliki daerah di mana tempatnya mengabdi. Terbukti proyek di depan mata
saja dibuat asal tanpa peduli dampaknya nanti,” kecam Azzohiri yang juga
Anggota Fraksi Partai Golkar, Kamis (14/07/2016).
Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung
Timur ini berharap, pada pemimpin saat ini agar dapat lebih peduli dengan
program pembangunan.
“Kepada Chusnunia Chalim(bupati) dan Zaiful Bukhori(wakil
bupati) yang menjadi pemimpin saat ini agar dapat lebih  jeli menempatkan pejabat. Cari orang-orang
yang tidak serakah yang hanya ingin memperkaya diri sendiri. Jangan berikan
peluang jabatan di kabupaten ini,”.
“ Masalah trotoar yang disangga bambu dan bukan besi itu,
kami akan memanggil pihak Dinas PU sebagai yang bertanggungjawab atas
pembangunan tersebut,” tambahnya.
Diketahui, trotoar di depan Kantor Bappeda Lampung Timur
(Lamtim) telah ambrol.
Pasca ambrol, terkuak, ternyata  tulangan yang seharusnya plat beton sebagai
penyangga, namun ternyata yang ada hanya bambu, tanpa besi cor.
Pihak Dinas PU setempat terkesan saling lempar tanggung
jawab.
Suparjan pada tahun anggaran 2013 lalu selaku Kepala
Bidang (Kabid) Pemukiman Dinas PU sekaligus menjadi Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) yang saat ini menjabat Kepala Bidang
Pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan
Umum Lamtim menolak disebut sebagai PPK.

Tinggalkan Balasan