 |
| Ilustrasi/Foto Ist |
Lampung Timur – Bukan lagi rahasia umum jika
kinerja para Kelompok Kerja (Pokja) dalam proses lelang pengadaan barang dan
jasa di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) terindikasi ada persekongkolan.
kinerja para Kelompok Kerja (Pokja) dalam proses lelang pengadaan barang dan
jasa di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) terindikasi ada persekongkolan.
Pasalnya, pada proses manual peserta lelang diduga
kuat pemangku kepentingan setempat mengundang di tempat-tempat tertentu.
kuat pemangku kepentingan setempat mengundang di tempat-tempat tertentu.
Sementara
dalam aturan dan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP)
menyatakan pada tahapan secara manual seperti evaluasi dan kualifikasi berkas
peserta lelang dilaksanakan di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP).
dalam aturan dan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP)
menyatakan pada tahapan secara manual seperti evaluasi dan kualifikasi berkas
peserta lelang dilaksanakan di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Hal itu ditengarai tidak berlaku di kabupaten
Lamtim, ironisnya, hal tersebut terjadi tiap tahun tanpa ada tindakan, baik
lembaga Legislatif, begitupun dengan lembaga Yudikatif.
Lamtim, ironisnya, hal tersebut terjadi tiap tahun tanpa ada tindakan, baik
lembaga Legislatif, begitupun dengan lembaga Yudikatif.
Direktur PT Sukadana Prima Lestari, Amir Faisol menuturkan, Pokja Lamtim selama
ini melakukan evaluasi kualifikasi secara manual tidak di kantor ULP, bahkan
dilakukan di luar daerah kabupaten Lamtim.
ini melakukan evaluasi kualifikasi secara manual tidak di kantor ULP, bahkan
dilakukan di luar daerah kabupaten Lamtim.
Sebetulnya
kata dia, proses pelaksanaan evaluasi dan kualifikasi secara manual dilakukan
di kantor ULP, sesuai dengan poksi-nya, Pokja di bawah naungan ULP, sebab Pokja
itu berasal dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah(SKPD), tapi lanjut
dia, di Lamtim ini tidak demikian, dan dengan adanya pelaksanaan secara manual
di luar kantor ULP.
kata dia, proses pelaksanaan evaluasi dan kualifikasi secara manual dilakukan
di kantor ULP, sesuai dengan poksi-nya, Pokja di bawah naungan ULP, sebab Pokja
itu berasal dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah(SKPD), tapi lanjut
dia, di Lamtim ini tidak demikian, dan dengan adanya pelaksanaan secara manual
di luar kantor ULP.
“Artinya, menguatkan adanya dugaan persekongkolan antar rekanan
peserta lelang dan panitia. Sebab terjadi hubungan komunikasi antar pihak untuk
undangan dalam proses secara manual,” kecam Amir Faisol, Rabu(13/07/2016).
peserta lelang dan panitia. Sebab terjadi hubungan komunikasi antar pihak untuk
undangan dalam proses secara manual,” kecam Amir Faisol, Rabu(13/07/2016).
Di lain
pihak Ketua Pokja 5, Dadan Darmansyah membenarkan adanya pelaksanaan lelang
pengadaan dua (2) unit Kendaraan Dinas(Randis) bupati dan wakil bupati Lamtim
senilai Rp 2,6 miliar lebih di bulan Maret lalu, pada tahapan proses secara
manual dilakukan di Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku pengguna anggaran, dan tidak
dilaksanakan di kantor ULP, namun pihaknya (Pokja) tetap melakukan survey ke
kantor perusahaan calon pemenang lelang di Kota Palembang Sumatra Selatan. (FR)
pihak Ketua Pokja 5, Dadan Darmansyah membenarkan adanya pelaksanaan lelang
pengadaan dua (2) unit Kendaraan Dinas(Randis) bupati dan wakil bupati Lamtim
senilai Rp 2,6 miliar lebih di bulan Maret lalu, pada tahapan proses secara
manual dilakukan di Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku pengguna anggaran, dan tidak
dilaksanakan di kantor ULP, namun pihaknya (Pokja) tetap melakukan survey ke
kantor perusahaan calon pemenang lelang di Kota Palembang Sumatra Selatan. (FR)