 |
| Foto ist |
Yogyakarta- Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama dengan Federasi Serikat Perkebunan Nusantara (FSPBUN) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi pengurus SPBUN di lingkungan PTPN Group. Pelatihan yang digagas oleh Direktur Human Capital dan Umum Holding PTPN, Seger Budiarjo bersama Ketua Umum FSPBUN, Tuhu Bangun, itu dilaksanakan dengan menggandeng Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).
Kegiatan yang dipusatkan di Kampus LPP Yogyakarta itu, dibuka pada Rabu (5/11). Utuk Batch 1 yang dijadwalkan pada tanggal 5 – 7 Desember 2018, diikuti oleh 36 peserta. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan secara bertahap, dimulai Desember 2018 dan akan dilaksanakan sampai dengan 2019.
Peserta pelatihan adalah perwakilan Pengurus SPBUN Tingkat Perusahaan maupun Pengurus SPBUN di Tingkat Basis. Pengurus SPBUN dimaksud berasal dari 25 SPBUN yang ada di lingkup PTPN Group. Informasi yang didapat dari sekretariat FSPBUN, saat ini terdata sekitar 1.200 calon peserta.
Acara pembukaan Batch 1 dihadiri oleh Direktur LPP, Gunawan Ciptadi dan Ketua Umum FSPBUN, Tuhu Bangun. Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum Holding PTPN, Seger Budiarjo dijadwalkan hadir dalam acara penutupan yang akan dilaksanakan Jum’at (7/11).
Dalam sambutannya, Tuhu Bangun mengharapkan agar dalam pelatihan tersebut terjadi knowledge sharing bukan hanya dari narasumber kepada peserta, tetapi juga antar peserta pelatihan. Selain itu, Tuhu Bagun juga mengharapkan agar dengan pelatihan dimaksud pengurus SPBUN lebih siap menghadapi tantangan yang ada.
“Silabus pelatihan ini mengakomodir kebutuhan materi-materi yang diperlukan guna membekali kompetensi peserta dalam menghadapi tantangan perusahaan”, katanya. Tuhu juga menegaskan bahwa di akhir pelatihan, semua peserta akan membuat pernyataan komitmen sebagai tekad bersama untuk mengawal dan memajukan perusahaan dan kesejahteraan pekerja di lingkungan PTPN Group.
Sementara itu, Gunawan Ciptadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Holding PTPN dan FSPBUN yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan, bahwa LPP yang merupakan milik PTPN dijadikan sebagai penyelenggara kegiatan. “Hal penting yang harus bisa dicapai dari hasil pelatihan adalah penyamaan frekuensi, penyamaan persepsi antara Manajemen dengan Pengurus SPBUN dalam menghadapi tantangan bersama”, ujar Ciptadi. Ciptadi juga mengajak kepada seluruh peserta untuk bersyukur ditakdirkan berkiprah di dunia perkebunan, walaupun akhir-akhir ini dunia perkebunan menghadapi tantangan yang luar biasa. “Para pengurus SPBUN yang mengkuti pelatihan ini adalah orang-orang yang terpilih. Semoga kegiatan ini berjalan efektif dan diberkahi Alloh, S.W.T.”, imbuhnya.
Tantangan yang dimaksudkan oleh Tuhu Bangun dan Ciptadi antara lain adalah permasalahan-permasalahan yang ada di bidang ketenagakerjaan (hubungan industrial), kesulitan keuangan PTPN yang terdampak oleh harga komoditas perkebunan yang terus terpuruk, produktivitas yang belum optimal, adanya gangguan keamanan terhadap aset perusahaan (pencurian produksi) dan sengketa lahan HGU serta kompetensi SDM Perkebunan yang masih belum sepenuhnya memadai. Melalui pelatihan ini, diharapkan para Pengurus SPBUN dapat meningkatkan wawasan dan menumbuhkan tanggung jawab serta rasa memiliki terhadap perusahaan, sehingga siap untuk berkontribusi melaksanakan peran Serikat Pekerja sebagai Mitra Manajemen dalam memajukan perusahaan tempat Karyawan mencari nafkah.
Setelah pembukaan, sesi pertama tentang Peningkatan Wawasan Kebangsaan disampaikan oleh Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. (mantan Wakil Ketua KPK RI).
Materi pelatihan yang dirancang bersama oleh Divisi Human Capital Holding PTPN, FSPBUN dan LPP Kampus Yogyakarta itu mengusung materi Wawasan Kebangsaan, Membangun Sinergi Menggapai Visi Bersama, Fungsi dan Peran Serikat Pekerja di Perusahaan, Dynamic Bussiness Environment, Hubungan Industrial, Aspek Legal Bisnis Perkebunan dan Arah Kebijakan Holding Perkebunan. Selain itu juga dilengkapi dengan Executive Outbond dan Commitment Building. Narasumber dalam pelatihan tersebut selain dari FSPBUN, LPP dan Holding PTPN juga akan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan serta para praktisi di bidang tata negara, hukum dan bisnis.