Bandarlampung: Manajemen dan pekerja PT Prima Alumga yang berlokasi di Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, ramai-ramai menuntut perlindungan hukum ke DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/2).
Ketua Serikat Pekerja dan Perkebunan Lampung, Hasan Rasyid mengatakan, kedatangan rombongan PT Prima Alumga ke DPRD Provinsi Lampung ini guna mengadukan tindakan aksi penjarah, pencurian, hingga teror sekelompok orang kepada karyawan perusahaan setempat.
“Kita minta perlindungan segera ditindaklanjuti. Pertama, perlindungan keselamatan fisik para pekerja. Kedua, perlindungan kesempatan kerja karena dengan pencurian yang seolah dibiarkan seperti ini nama bangsa akan tercemar di luar negeri,” ujar Hasan, Jumat (14/2).
Hasan menceritakan, Sejumlah karyawan PT Prima Alumga di Desa 3, Mesuji, terpaksa mengungsi setelah serangkaian aksi kekerasan dan teror yang mengancam keselamatan mereka. Kejadian tersebut bermula dengan serangan brutal terhadap kantor perusahaan, pembakaran alat berat seperti traktor dan ekskavator, hingga penusukan terhadap salah satu karyawan.
Menurutnya, pihak perusahaan telah berusaha melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada pihak berwajib, namun hingga saat ini, proses hukum masih berjalan lambat. Meski laporan telah diajukan, pihak kepolisian belum juga menangkap pelaku. Kejanggalan-kejanggalan tersebut menambah keresahan di kalangan karyawan yang merasa terancam dan tidak aman di tempat kerja mereka.
Menghadapi situasi ini, pihaknya meminta agar pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka juga mengimbau pihak kepolisian untuk lebih serius dalam menindaklanjuti kasus ini. “Kami berharap ada langkah tegas agar insiden seperti ini tidak merusak investasi yang ada di Mesuji, yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit,” tambahnya.
Selain itu, tambah dia, perusahaan juga mengalami kerugian besar akibat perampokan buah sawit yang dilakukan dengan kekerasan, baik di siang maupun malam hari. Hal ini terjadi sejak Juli 2024 sampai dengan hari ini. “Informasi dari manajemen mereka sudah berupaya meminta perlindungan ke aparat hingga Pemkab Mesuji, tapi tidak ada tindak lanjut dan perubahan,” tambah dia seperti dilansir lampung way.