BANDAR
LAMPUNG–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan naik pada level 68-70%.
Sedangkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung juga
diprediksi naik dari 9% menjadi 9,5-10%.
LAMPUNG–Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan naik pada level 68-70%.
Sedangkan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Lampung juga
diprediksi naik dari 9% menjadi 9,5-10%.
Prediksi
tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Agus
Bakti Nugroho pada Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017, Selasa (15/8/2017). Pada kesempatan
tersebut Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga menandatangani Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2017.
tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Agus
Bakti Nugroho pada Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2017, Selasa (15/8/2017). Pada kesempatan
tersebut Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri juga menandatangani Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD TA 2017.
Baca: Ijazah Alumni UIN Raden Intan Lampung tak Terdaftar di Kemenristekdikti, Akademisi: Selesaikan saja
Menurut Agus
Bakti Nugroho, pertumbuhan PAD diproyeksi lebih tinggi sebesar Rp75 miliar.
Angka tersebut diperoleh dari dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor
(PKB) yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan 15 Satuan Kerja Perangkat
Dinas (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung dan ditempatkan pada belanja tak
langsung untuk belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil kepada kabupaten
dan kota. Dengan penambahan Rp75 miliar itu. semula Perubahan APBD 2017 Rp2,7
triliun bertambah menjadi Rp2,8 triliun.
Bakti Nugroho, pertumbuhan PAD diproyeksi lebih tinggi sebesar Rp75 miliar.
Angka tersebut diperoleh dari dana yang berasal dari pajak kendaraan bermotor
(PKB) yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan 15 Satuan Kerja Perangkat
Dinas (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung dan ditempatkan pada belanja tak
langsung untuk belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil kepada kabupaten
dan kota. Dengan penambahan Rp75 miliar itu. semula Perubahan APBD 2017 Rp2,7
triliun bertambah menjadi Rp2,8 triliun.
Rencana
target pendapatan dan proyeksi setelah perubahan Rp7,70 triliun terdiri dari
PAD menjadi Rp3,8 triliun, dana perimbangan Rp4,58 triliun dan lain-lain
Pendapatan yang sah Rp43,05 miliar. Rencana Belanja Rp7,85 triliun, terdiri
dari belanja tidak langsung Rp4,54 triliun dan Belanja Langsung Rp3,34 Triliun.
target pendapatan dan proyeksi setelah perubahan Rp7,70 triliun terdiri dari
PAD menjadi Rp3,8 triliun, dana perimbangan Rp4,58 triliun dan lain-lain
Pendapatan yang sah Rp43,05 miliar. Rencana Belanja Rp7,85 triliun, terdiri
dari belanja tidak langsung Rp4,54 triliun dan Belanja Langsung Rp3,34 Triliun.
Sehingga
jumlah pembiayaan daerah Rp189,31 triliun terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan
sebelum perubahan Rp84,143 miliar menjadi Rp204,312 miliar. Sedangkan rencana
pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp5 miliar bertambah menjadi Rp15 miliar.
jumlah pembiayaan daerah Rp189,31 triliun terdiri dari rencana penerimaan pembiayaan
sebelum perubahan Rp84,143 miliar menjadi Rp204,312 miliar. Sedangkan rencana
pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan Rp5 miliar bertambah menjadi Rp15 miliar.
Pembahasan
penyusunan Perubahan APBD 2017, menurut Bachtiar Basri, menghasilkan beberapa
kesepakatan asumsi ekonomi makro Provinsi Lampung 2017. Pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan 5,2-5,5%, dan laju inflasi dipertahankan pada tingkat 4 plus
minus 1%. Kemudian, persentase penduduk miskin 13%, tingkat pengangguran
terbuka 4-4,5% dan pendapatan per kapita penduduk sebesar Rp35 juta.
penyusunan Perubahan APBD 2017, menurut Bachtiar Basri, menghasilkan beberapa
kesepakatan asumsi ekonomi makro Provinsi Lampung 2017. Pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan 5,2-5,5%, dan laju inflasi dipertahankan pada tingkat 4 plus
minus 1%. Kemudian, persentase penduduk miskin 13%, tingkat pengangguran
terbuka 4-4,5% dan pendapatan per kapita penduduk sebesar Rp35 juta.
Selain itu,
Wakil Gubernur menambahkan pada sisi pengeluaran PDRB pertumbuhan investasi
pada tingkat 5-6% dan pertumbuhan ekspor lebih dari 5%. Dari sisi lapangan
usaha, terdapat pertumbuhan sektor pertanian pada kisaran 3-4%, pertumbuhan
sektor perdagangan 6%, dan pertumbuhan sektor industri 5%. “Dalam
pembahasan PPAS perubahan APBD 2017 terdapat pula beberapa pokok bahasan yang
terkait dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaaan daerah,” kata
Gubernur.
Wakil Gubernur menambahkan pada sisi pengeluaran PDRB pertumbuhan investasi
pada tingkat 5-6% dan pertumbuhan ekspor lebih dari 5%. Dari sisi lapangan
usaha, terdapat pertumbuhan sektor pertanian pada kisaran 3-4%, pertumbuhan
sektor perdagangan 6%, dan pertumbuhan sektor industri 5%. “Dalam
pembahasan PPAS perubahan APBD 2017 terdapat pula beberapa pokok bahasan yang
terkait dengan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaaan daerah,” kata
Gubernur.
PAD
diproyeksikan lebih tinggi Rp75 miliar dari yang diajukan. Begitu pula dengan
belanja daerah dimana terdapat penambahan alokasi sebesar Rp75 miliar dari yang
diajukan. Sedangkan di sisi pembiayaan daerah disepakati sesuai rencana awal,
yang berarti tidak mengalami perubahan. “Semoga proses pembahasan dan
pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD 2017 mampu berjalan aesuai jadwal
yang direncanakan,” kata Bachtiar. (Humas Prov)
diproyeksikan lebih tinggi Rp75 miliar dari yang diajukan. Begitu pula dengan
belanja daerah dimana terdapat penambahan alokasi sebesar Rp75 miliar dari yang
diajukan. Sedangkan di sisi pembiayaan daerah disepakati sesuai rencana awal,
yang berarti tidak mengalami perubahan. “Semoga proses pembahasan dan
pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD 2017 mampu berjalan aesuai jadwal
yang direncanakan,” kata Bachtiar. (Humas Prov)