BANDAR
LAMPUNG–Mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi kebijakan dan
program kerja Pemerintah Provinsi
Lampung dalam Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017. Apresiasi tersebut disampaikan
pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung di Gedung DPRD Provinsi Lampung,
Senin (21/8/2017).
LAMPUNG–Mayoritas fraksi di DPRD Provinsi Lampung mengapresiasi kebijakan dan
program kerja Pemerintah Provinsi
Lampung dalam Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(P-APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017. Apresiasi tersebut disampaikan
pada rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung di Gedung DPRD Provinsi Lampung,
Senin (21/8/2017).
Sebelumnya,
Wakil Guberbur Bachtiar Basri pada Jumat (18/8/2017), menyampaikan target
Pendapatan Daerah pada Rancangan Perda P-APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2017, Rp7,7 triliun atau meningkat 14,62%. Proyeksi penerimaan pendapatan
daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp3 triliun atau
meningkat 16,3% dan dana perimbangan Rp4,5 triliun atau naik 13,67%.
Wakil Guberbur Bachtiar Basri pada Jumat (18/8/2017), menyampaikan target
Pendapatan Daerah pada Rancangan Perda P-APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2017, Rp7,7 triliun atau meningkat 14,62%. Proyeksi penerimaan pendapatan
daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp3 triliun atau
meningkat 16,3% dan dana perimbangan Rp4,5 triliun atau naik 13,67%.
Pada sidang
yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni tersebut, juru
bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan harapan dengan kenaikan
besaran PAD dapat menjadikan Provinsi Lampung menjadi provinsi mandiri dan
sejahtera. Kemudian, Fraksi Partai Persatuan Indonesia Pembangunan dan Fraksi
Partai Persatuan Rakyat berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan
sinergi dengan program Pusat.
yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni tersebut, juru
bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan harapan dengan kenaikan
besaran PAD dapat menjadikan Provinsi Lampung menjadi provinsi mandiri dan
sejahtera. Kemudian, Fraksi Partai Persatuan Indonesia Pembangunan dan Fraksi
Partai Persatuan Rakyat berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat meningkatkan
sinergi dengan program Pusat.
Dengan
demikian, program yang diluncurkan pusat dapat berdampak secara signifikan bagi
perekonomian Provinsi Lampung. Fraksi PDIP juga berharap seluruh satuan kerja
perangkat dinas (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat
meningkatkan disiplin baik dalam penyelesaian program maupun disiplin dalam
menjalankan tugas sehari hari. Pada bagian lain, Fraksi Partai Amanat Nasional
hanya menyampaikan pandangan umum Fraksi secara tertulis karena seluruh anggota
fraksi PAN sedang mengikuti rapimnas.
demikian, program yang diluncurkan pusat dapat berdampak secara signifikan bagi
perekonomian Provinsi Lampung. Fraksi PDIP juga berharap seluruh satuan kerja
perangkat dinas (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat
meningkatkan disiplin baik dalam penyelesaian program maupun disiplin dalam
menjalankan tugas sehari hari. Pada bagian lain, Fraksi Partai Amanat Nasional
hanya menyampaikan pandangan umum Fraksi secara tertulis karena seluruh anggota
fraksi PAN sedang mengikuti rapimnas.
Terkait hal
ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono menyampaikan program pendapatan
daerah yang meningkat salah satunya sektor pajak. “Sehubungan dengan itu
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperbaiki sistem agar pelayanan
makin baik lagi ke depan,” kata Sutono.
ini, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Sutono menyampaikan program pendapatan
daerah yang meningkat salah satunya sektor pajak. “Sehubungan dengan itu
Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperbaiki sistem agar pelayanan
makin baik lagi ke depan,” kata Sutono.
Selanjutnya,
pada Selasa (22/8/2017) dijadwalkan digelar kembali Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat I tentang Jawaban Gubernur
Lampung. Agendanya, pemandangan umum Fraksi DPRD Provinsi Lampung tentang APBD
Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017. (Humas Prov)
pada Selasa (22/8/2017) dijadwalkan digelar kembali Rapat Paripurna DPRD
Provinsi Lampung dalam rangka Pembicaraan Tingkat I tentang Jawaban Gubernur
Lampung. Agendanya, pemandangan umum Fraksi DPRD Provinsi Lampung tentang APBD
Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017. (Humas Prov)