Pilkada Lampung, Ini Pesan Dewan Pers

Bandar
Lampung – Dewan Pers bekerjasama dengan AJI, IJTI, SMSI dan Komponen Pers di
Lampung mengadakan Workshop bertema Menjaga Independensi Media Dalam Pilkada
2018 menghadirkan narasumber Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, Anggota Dewan
Pers Jimmy Silalahi dan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah. Selasa
(3/100 di Bandarlampung,
Yosep mengungkapkan,
dalam menggelar pilkada pada tahun 2018 dan 2019 diharapkan peran media untuk
menjaga situasi politik agar tetap tenang dalam pemberitaan di lapangan.
Walaupun di dalam peliputan ada yang gaduh Sebagai seorang pers harus meredam
kegaduhan bukan dibuat menjadi gaduh.
 
“Saya
berharap Lampung dapat mengawal proses demokrasi yang tenang dan damai sampai
pilkada di seluruh di daerah daerah di provinsi lainnya,” kata dia.
“Nanti Dewan
Pers akan  mendeklarasikan pemilu damai
dan mudah-mudahan diikuti oleh provinsi lainnya, Lampung akan menjadi provinsi
pertama dalam deklarasi,” tambahnya.
Provinsi
Lampung merupakan salah satu Provinsi yang penting selain Jawa Barat, Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Kata dia, ada banyak kepentingan yang akan bermain dalam
pilkada di wilayah ini dan bukan hanya partai politik tapi juga interes para
pengusaha dan pemodal.
“Akan ikut
meramaikan bursa pencalonan kandidat kepala daerah,” imbuhnya.
Media akan
menjadi instrument penting yang akan dilirik bagi mereka yang memiliki
kepentingan untuk memenangkan calon masing masing, dan kode etik jurnalistik
(KEJ), mensyaratkan independensi, akurasi berita keberlambangan itikad baik,
asas praduga tidak bersala, membela kelompok voiceless, perlindungan terhadap
narasumber orang beresiko. Bukan tidak mungkin konflik kepentingan yang terjadi
selain pilkada akan berbenturan dengan KEJ yang seharusnya menjadi acuan utama
jurnalis.
“Dalam menyajikan
berita terkait pilkada,” tuturnya.

Jimmy
Silalahi memaparkan, dalam pilkada itu ada dua yang harus dipahami yaitu
pertama apa yang harus disajikan peserta seperti peserta pilkada, regulator dan
regulasi pilkada, tahapan pilkada pengamanan pilkada, isu terkait pilkada,
peran serta syarakat dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua apa yang harus
terjadi maksudnya di dalam kejadian itu benar-benar nyata dalam kejadian.

Workshop
diikuti oleh puluhan petinggi pers di Lampung, Humas Polda Lampung, Humas
Pemprov Lampung, dan Humas Polresta Bandarlampung. Hadir juga jurnalis cetak,
elektronik, dan online.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *