Akhir Tahun KI Lampung Silaturahmi ke Pemkab Lambar

Lampung Barat – Jajaran pemkab Lampung Barat menerima, Kunjungan Kerja Komisi Informasi Provinsi Lampung, di ruang kerja Wakil Bupati, Kamis 16 Desember 2021.

Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Barat Padang Priyo Utomo, SH. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Ahmad Alwi Siregar, Wakil Komisionel Komisi Informasi Provinsi Lampung Erizal, dan Anggota.

Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin mengatakan, Atas nama pribadi dan pemerintah, mengucapkan selamat datang di Kabupaten Lampung Barat, dimana tujuan Komisi Informasi ini sangat baik, untuk menyampaikan pencerahan terhadap yang ada di kabupaten ini.

“Tentu dengan kegiatan ini, bagaimana caranya agar informasi tidak tersumbat, sehingga apa yang disampaikan dapat ditindak lanjuti tentang keinginan kita untuk transparan dalam keterbukaan informasi publik,” kata dia.

Sementara Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Ahmad Alwi Siregar mengatakan, Tujuan pihaknya ke Lambar, untuk silaturrahmi.

“Selain silaturrahmi, karena kami berkepentingan terhadap pamerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Lampung Barat untuk berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam keterbukaan informasi, karena informasi merupakan hak setiap masyarakat,” kata dia.

Masih kata Ahmadi, Di dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008, disitu ada hak masyarakat untuk mengetahui informasi, tujuannya supaya masyarkat ikut berpastisipasi. Sementara kewajiban badan publik memberikan informasi benar dan akurat serta tidak menyesatkan.

“Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. UU KIP menjelasakan bahwa Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah,” kata dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *