 |
| Foto ist |
Jakarta –
Pasca rapat pengurus harian DPP Partai Hanura di Manhattan Hotel Jakarta pada
tanggal 14 januari 2018 lalu, yang dihadiri 80% pengurus DPD dan DPC se-Indonesia
menyikapi persoalan konflik internal, memberi aspirasi kepada Ketua Umum Oesman
Sapta agar Sekretaris jenderal (Sekjen) DPP Hanura Syarifuddin Suding
digantikan kepada Hari Lotung Siregar, segera direspon oleh DPP Hanura dengan
secara resmi menyampaikan surat kepada Kemenkumham terkait hal tersebut.
Pasca rapat pengurus harian DPP Partai Hanura di Manhattan Hotel Jakarta pada
tanggal 14 januari 2018 lalu, yang dihadiri 80% pengurus DPD dan DPC se-Indonesia
menyikapi persoalan konflik internal, memberi aspirasi kepada Ketua Umum Oesman
Sapta agar Sekretaris jenderal (Sekjen) DPP Hanura Syarifuddin Suding
digantikan kepada Hari Lotung Siregar, segera direspon oleh DPP Hanura dengan
secara resmi menyampaikan surat kepada Kemenkumham terkait hal tersebut.
Menurut Wakil
sekjen DPP Hanura, Andi Surya mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Hanura telah
mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kemenkumhan.
sekjen DPP Hanura, Andi Surya mengatakan, Ketua Umum DPP Partai Hanura telah
mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kemenkumhan.
“Ketua
Umum Oesman Sapta bersama Wakil Sekretaris Berny Tamara malam tanggal 14
Januari telah membuat surat reposisi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia yang isinya mereposisi Sekjen DPP Partai Hanura Syarifuddin Suding
kepada Hari Lotung Siregar,” jelas
Andi.
Umum Oesman Sapta bersama Wakil Sekretaris Berny Tamara malam tanggal 14
Januari telah membuat surat reposisi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia yang isinya mereposisi Sekjen DPP Partai Hanura Syarifuddin Suding
kepada Hari Lotung Siregar,” jelas
Andi.
Lebih lanjut
dijelaskan Andi bahwa pergantian tersebut, sebagai akibat Syarifuddin Suding
dianggap telah melanggar AD/ART Partai dengan melakukan upaya-upaya yang dapat
memecah soliditas Partai Hanura dengan melakukan dan mengajak struktur partai
melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Oesman Sapta.
dijelaskan Andi bahwa pergantian tersebut, sebagai akibat Syarifuddin Suding
dianggap telah melanggar AD/ART Partai dengan melakukan upaya-upaya yang dapat
memecah soliditas Partai Hanura dengan melakukan dan mengajak struktur partai
melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Oesman Sapta.
“Alhamdulillah,
pengajuan surat reposisi Sekjen ini dengan cepat direspon oleh Menteri Hukum
HAM Yasonna Laoly dengan menerbitkan SK Kemenkumham No. M.HH-01.AH.11.01/2018
Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa
bakti 2015 – 2020, dan secara resmi kami sudah menerima SK ini langsung disampaikan
kepada Ketua Umum,” tutur Andi, Rabu (17/01/2018).
pengajuan surat reposisi Sekjen ini dengan cepat direspon oleh Menteri Hukum
HAM Yasonna Laoly dengan menerbitkan SK Kemenkumham No. M.HH-01.AH.11.01/2018
Tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus DPP Hanura masa
bakti 2015 – 2020, dan secara resmi kami sudah menerima SK ini langsung disampaikan
kepada Ketua Umum,” tutur Andi, Rabu (17/01/2018).
“Tadi
malam, bertempat di rumah kediaman Pak Oesman Sapta dilakukan acara ramah tamah
DPP Hanura dengan seluruh komponen DPD dan DPC se-Indonesia yang berlangsung
sangat kekeluargaan. Sekaligus Pak OSO mengumumkan kepada struktur pusat dan
daerah bahwa Sekjen DPP Hanura resmi telah diterima oleh Pemerintah dengan
adanya SK Kemenkumham,” ujarnya.
malam, bertempat di rumah kediaman Pak Oesman Sapta dilakukan acara ramah tamah
DPP Hanura dengan seluruh komponen DPD dan DPC se-Indonesia yang berlangsung
sangat kekeluargaan. Sekaligus Pak OSO mengumumkan kepada struktur pusat dan
daerah bahwa Sekjen DPP Hanura resmi telah diterima oleh Pemerintah dengan
adanya SK Kemenkumham,” ujarnya.
“Dengan
demikian, tidak ada masalah lagi terkait hubungan administratif antara DPP
Partai Hanura dengan Pihak KPU dan BAWASLU dalam kaitan Pilkada mapun persiapan
menuju Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Saat ini kondisi Partai Hanura secara
umum telah solid kembali, meskipun dari pihak Syarifuddin Suding masih melakukan
upaya-upaya Munaslub namun ini anggap saja sebagai dinamika partai yang
nantinya akan reda dengan sendirinya,” tutup Andi Surya. (Rls/Bams)
demikian, tidak ada masalah lagi terkait hubungan administratif antara DPP
Partai Hanura dengan Pihak KPU dan BAWASLU dalam kaitan Pilkada mapun persiapan
menuju Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Saat ini kondisi Partai Hanura secara
umum telah solid kembali, meskipun dari pihak Syarifuddin Suding masih melakukan
upaya-upaya Munaslub namun ini anggap saja sebagai dinamika partai yang
nantinya akan reda dengan sendirinya,” tutup Andi Surya. (Rls/Bams)