 |
| Hendry Rosyadi memberikan keterangan pada media |
Lampung
Selatan : Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung
Selatan (Lamsel) di awal tahun 2018 dimulai. Sejumlah anggota legislatif,
masing-masing reses di daerah pemilihannya (dapil) mendatangi warga guna menyerap
aspirasi masyarakat. Reses ini dimulai sejak 3-7 Februari 2018.
Selatan : Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung
Selatan (Lamsel) di awal tahun 2018 dimulai. Sejumlah anggota legislatif,
masing-masing reses di daerah pemilihannya (dapil) mendatangi warga guna menyerap
aspirasi masyarakat. Reses ini dimulai sejak 3-7 Februari 2018.
Seperti yang
dilakukan Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lamsel, Hendry Rosyadi yang melaksanakan
reses di dusun 5 Tanjung Jaya 2 Desa Munjuk Sempurna, yang merupakan Dapil 1
meliputi Kecamatan Kalianda dan Rajabasa, Selasa petang (06/02/2018).
dilakukan Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lamsel, Hendry Rosyadi yang melaksanakan
reses di dusun 5 Tanjung Jaya 2 Desa Munjuk Sempurna, yang merupakan Dapil 1
meliputi Kecamatan Kalianda dan Rajabasa, Selasa petang (06/02/2018).
Dirinya
mengatakan, aspirasi masyarakat yang diserap meliputi program yang dibutuhkan
masyarakat. “Hasil reses kita hari ini kita banyak menyerap masukan terkait
kebutuhan dasar masyarakat seperti Infrastruktur dari APBD, APBN, DAK, ADD dan
Dana Desa yang bisa digunakan untuk infrastruktur,” ujar Hendry.
mengatakan, aspirasi masyarakat yang diserap meliputi program yang dibutuhkan
masyarakat. “Hasil reses kita hari ini kita banyak menyerap masukan terkait
kebutuhan dasar masyarakat seperti Infrastruktur dari APBD, APBN, DAK, ADD dan
Dana Desa yang bisa digunakan untuk infrastruktur,” ujar Hendry.
Selain itu
lanjut Hendry, muncul juga soal BPJS Kesehatan yang menurut warga belum semua
warga bisa menikmati manfaatnya. Kemudian masalah pendidikan seperti penyebaran
Kartu Indonesia Pintar (KIP) banyak yang belum tercover.
lanjut Hendry, muncul juga soal BPJS Kesehatan yang menurut warga belum semua
warga bisa menikmati manfaatnya. Kemudian masalah pendidikan seperti penyebaran
Kartu Indonesia Pintar (KIP) banyak yang belum tercover.
“Selanjutnya
juga masukan dari masyarakat tadi soal Raskin yang erat kaitannya dengan
Data-data warga prasejahtera yang menentukan juga untuk BPJS maupun KIP,” kata
Hendry.
juga masukan dari masyarakat tadi soal Raskin yang erat kaitannya dengan
Data-data warga prasejahtera yang menentukan juga untuk BPJS maupun KIP,” kata
Hendry.
“Pelayanan
dasar masyarakat ini masih perlu ditingkatkan lagi dan ini yang mesti terus
kita perjuangkan karena urusan ini adalah urusan wajib dan harus
disegerakan,” pungkasnya. (eko)
dasar masyarakat ini masih perlu ditingkatkan lagi dan ini yang mesti terus
kita perjuangkan karena urusan ini adalah urusan wajib dan harus
disegerakan,” pungkasnya. (eko)