Lampung Timur – Tak ingin ambil resiko atas dugaan penyelewengan anggaran dana desa (DD)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Timur ‘lempar bola panas’ tersebut kepada Inspektorat.
Begitu setidaknya yang Kepala Dinas PMD Lampung Timur kepada para wakil Rakyat saat mengikuti hearing Komisi 3 dan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Kamis (25/02).
Di hadapan Ketua Komisi 1 dan Komisi 3, Yudi Irawan Kepala Denas PMD mengaku semua permasalahan serta temuan tim Monitoring Dinas PMD telah direkomendasikan kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
Seperti ditegaskan Purwianto anggota Komisi 3, dimana sampai saat ini masih banyak Kepala Desa yang melaksanakan pembangunan melalui program Dana Desa (DD) terkesan kemauan peribadi
“Masih banyak Kepala Desa yang merasa seperti mengelola uang peribadi, karenanya dalam pelaksanaan pembangunan semau dan seenaknya sendiri,” tandas Purwianto.
Akhmad Basuki Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Timur juga menyoroti perihal kurangnya perhatian pemerintah daerah atas anggaran pemerintah pusat, DD.
Hal tersebut berdampak pada kualitas serta kuantitas pembangunan.
“Itu dampaknya, ada apa dengan Bagian Perencanaan Pembangunan, Bappeda, kenapa tidak ada anggaran untuk monitoring, ini tentu sangat miris,” ujar politisi PKB itu.(FR).