 |
| Assisten Bid Ekonomi Mulyadi |
Lampung
Selatan : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mendapat tawaran dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mengenai pembangunan perumahan
khusus bagi para nelayan.
Hal tersebut
diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lamsel
Ir. Mulyadi Saleh usai rapat pemantapan bantuan bedah rumah nelayan, di ruang
rapat Asisten Ekobang, Senin (12/03/2018).
diungkapkan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lamsel
Ir. Mulyadi Saleh usai rapat pemantapan bantuan bedah rumah nelayan, di ruang
rapat Asisten Ekobang, Senin (12/03/2018).
Dirinya
mengatakan, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi pihak Pemkab Lamsel
agar bantuan bedah rumah nelayan dapat terealisasi, seperti tersedianya lahan
seluas 1 (Satu) hektar, tidak jauh dari pantai atau laut.
mengatakan, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi pihak Pemkab Lamsel
agar bantuan bedah rumah nelayan dapat terealisasi, seperti tersedianya lahan
seluas 1 (Satu) hektar, tidak jauh dari pantai atau laut.
“Ya,
ada bantuan 100 unit perumahan bagi nelayan. Tapi kita harus menyiapkan lahan 1
ha dan tidak jauh dari pantai. Untuk mendata itu (lahan) kita akan
koordinasi dengan pihak koperasi nelayan. Karena saat ini, kita (Pemkab)
belum ada lahan itu,” jelas Mulyadi Saleh.
ada bantuan 100 unit perumahan bagi nelayan. Tapi kita harus menyiapkan lahan 1
ha dan tidak jauh dari pantai. Untuk mendata itu (lahan) kita akan
koordinasi dengan pihak koperasi nelayan. Karena saat ini, kita (Pemkab)
belum ada lahan itu,” jelas Mulyadi Saleh.
Meski
pihaknya belum bisa memastikan apakah program bantuan tersebut terealisasi atau
tidak ? Usai rapat berlangsung, ujar Mulyadi, melalui instansi terkait seperti
Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Badan
Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) akan melakukan pendataan (inventarisir)
guna memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
pihaknya belum bisa memastikan apakah program bantuan tersebut terealisasi atau
tidak ? Usai rapat berlangsung, ujar Mulyadi, melalui instansi terkait seperti
Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Badan
Perencanaan Pembanguna Daerah (Bappeda) akan melakukan pendataan (inventarisir)
guna memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
“Instansi
terkait, sepakat akan mendata memenuhi persyaratan yang diperlukan. Penentuan
lokasi, sesuai keinginan para nelayan supaya tidak jauh dari lokasi
pantai,” pungkasnya.
terkait, sepakat akan mendata memenuhi persyaratan yang diperlukan. Penentuan
lokasi, sesuai keinginan para nelayan supaya tidak jauh dari lokasi
pantai,” pungkasnya.
Sebagai
informasi, program bantuan pembangunan perumahan bagi nelayan dari Kementerian
PU dan PR melalui Direktorat Jendral Penyedia Perumahan telah berjalan sejak
tahun 2016 lalu. (eko)
informasi, program bantuan pembangunan perumahan bagi nelayan dari Kementerian
PU dan PR melalui Direktorat Jendral Penyedia Perumahan telah berjalan sejak
tahun 2016 lalu. (eko)