Bandar Lampung – Kartu Petani Berjaya (KPB) yang jadi kebanggaan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi masih menuai kritik karena dianggap tumpang-tindih dengan program Kementerian Pertanian: Kartu Petani.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritik Kartu Petani Berjaya yang dinilainya tumpang tindih dengan Kartu Petani pada waktu RDP dengan Kementan, sekitar dua pekan lalu (18/1).
Selain itu, setelah setahun lebih, alih-alih bisa membantu petani dalam upaya peningkatan produktivitas pertaniannya, petani malah mengeluhkan harga dan kelangkaan pupuk saat ini.
Wahrul Fauzi Silalahi, ketua Komisi II DPRD Lampung yang juga mantan aktivis hukum dan keadilan, melihat bukan persoalan tumpang tindih program, tapi ada mafia pupuk yang masih bermain.
“Tidak ada yang tumpang tindih, semua berjalan baik kok, tinggal mafia-mafia pupuk ini yang harus kita tangkap sama-sama karena merusak perjuangan kaum tani,” ujar mantan direktur LBH Bandarlampung itu.
Menurut Wahrul, dari segi konsep dan semangat, Kartu Petani Berjaya tidak ada masalah. “Sudah bagus adanya keberpihakan terhadap petani,” kata kader Nasdem ini.
Tinggal, bagaimama memperkuat implememtasinya, tandasnya seperti dilansir Kantor Berita RMOLLampung, Sabtu (6/2).
Tentang adanya kritik soal tumpang tindih Kartu Petani Berjaya dengan Kartu Petani, Wahrul mengatakan silahkan saja.
“Iya silahkan saja itu kan pandangan DPR RI (Sudin) secara personal sah-sah saja namanya politik,” katanya.
Menurut Wahrul, rencana secepatnya Komisi II DPRD Lampung akan bentuk program kerja (Pokja) untuk fokus dan konsisten kawal pupuk ini.