Ahmad Junaidi Auli. foto ist |
JAKARTA–
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk
lebih serius dalam peningkatan penerimaan negara agar bisa membiayai
program-program yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk
lebih serius dalam peningkatan penerimaan negara agar bisa membiayai
program-program yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Sudah
menjadi kewajiban pemerintah saat ini untuk terus meningkatkan penerimaan
negara dan dengan peningkatan tersebut belanja negara bisa dioptimalkan pada
program-program yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi” ungkap Junaidi dalam
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Pajak Kemenkeu RI di Senayan,
Kamis, Jakarta (15/03/2018).
menjadi kewajiban pemerintah saat ini untuk terus meningkatkan penerimaan
negara dan dengan peningkatan tersebut belanja negara bisa dioptimalkan pada
program-program yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi” ungkap Junaidi dalam
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirjen Pajak Kemenkeu RI di Senayan,
Kamis, Jakarta (15/03/2018).
Berdasarkan
data dari BI, realisasi penerimaan pada APBNP 2017 sampai tanggal 31 Agustus
2017 yang ditargetkan tercapai 66.67% tidak terpenuhi, seperti penerimaan
perpajakan (52.88%) yang terdiri dari PPh non migas (50.93%), PPN (56.19%), dan
cukai (44.65%).
data dari BI, realisasi penerimaan pada APBNP 2017 sampai tanggal 31 Agustus
2017 yang ditargetkan tercapai 66.67% tidak terpenuhi, seperti penerimaan
perpajakan (52.88%) yang terdiri dari PPh non migas (50.93%), PPN (56.19%), dan
cukai (44.65%).
“Kami
meminta pemerintah lebih memperhatikan secara khusus pada realisasi penerimaan
perpajakan tanpa mengurangi perhatian pada penerimaan yang lain. Pemerintah
juga agar memadukan optimisme dan rasionalitas pencapaian target,” ujar
junaidi.
meminta pemerintah lebih memperhatikan secara khusus pada realisasi penerimaan
perpajakan tanpa mengurangi perhatian pada penerimaan yang lain. Pemerintah
juga agar memadukan optimisme dan rasionalitas pencapaian target,” ujar
junaidi.
Anggota legislator
dari Fraksi PKS ini juga berpendapat pemerintah perlu menindaklanjuti beberapa
wajib pajak yang kurang patuh, harus fokus pada hal ini dan perlu memotivasi
para wajib pajak yang sejauh ini masih kurang patuh.
dari Fraksi PKS ini juga berpendapat pemerintah perlu menindaklanjuti beberapa
wajib pajak yang kurang patuh, harus fokus pada hal ini dan perlu memotivasi
para wajib pajak yang sejauh ini masih kurang patuh.
“Keadilan
dalam pembayaran dan kepatuhan perpajakan harus menjadi fokus pemerintah untuk
segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara,” kata
Anggota yang biasa disapa bang Jun ini.
dalam pembayaran dan kepatuhan perpajakan harus menjadi fokus pemerintah untuk
segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara,” kata
Anggota yang biasa disapa bang Jun ini.
Alumnus
pascasarjana Universitas Lampung ini menekankan “Pemerintah juga harus
mengoptimalisasi PNBP khususnya dalam peningkatan penerimaan Sumber Daya Alam
(SDA) bagian pemerintah atas laba BUMN, dan pendapatan BLU. Hal tersebut harus
ada rencana yang jelas dan terukur mengingat besarnya potensi SDA di Indonesia
dan PNBP ini masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Oleh karenanya, masih perlu
perbaikan Undang-Undang dan regulasi terkait PNBP yang masih dibahas dalam
panja agar kedepan semakin optimal”. Tutup Anggota DPR dari Dapil Lampung II
ini. (red)
pascasarjana Universitas Lampung ini menekankan “Pemerintah juga harus
mengoptimalisasi PNBP khususnya dalam peningkatan penerimaan Sumber Daya Alam
(SDA) bagian pemerintah atas laba BUMN, dan pendapatan BLU. Hal tersebut harus
ada rencana yang jelas dan terukur mengingat besarnya potensi SDA di Indonesia
dan PNBP ini masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Oleh karenanya, masih perlu
perbaikan Undang-Undang dan regulasi terkait PNBP yang masih dibahas dalam
panja agar kedepan semakin optimal”. Tutup Anggota DPR dari Dapil Lampung II
ini. (red)