Lampung Timur – Monitoring dan Evaluasi (Monev), diduga hanya menghamburkan uang negara.
Pasalnya, diduga bisa mencairkan uang, meskipun diduga fisiknya tidak ada, lalu Monev ‘pura-pura’ atau ada kerjasama.
Menguatkan adanya dugaan tersebut, di wilayah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
Kepala Desa Mekar Mulyo yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan, Marsono mengaku dan membenarkan adanya sumbangan dari tiap-tiap tesa sebesar Rp 5 juta.
“Untuk memuluskan proses monitoring dan evaluasi dari Tim Kabupaten (pengamanan),” kata Marsono.
Indikasi pengamanan demi memuluskan proses Monev juga diungkapkan mantan Ketua Tim Monev Kabupaten Lampung Timur, Indra Syafutra.
Menurut Indra, saat melakukan Monev di kecamatan Sekampung, sebagai ketua Tim Monev tidak dapat menerima dan menandatangani segala berkas pekerjaan desa, lantaran tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan.
Diduga lantaran hal itu, Indra dipindah tugaskan dari Dinas PMD.
“Iya memang tidak layak, karena banyak pekerjaan yang belum selesai, masamasa’ saya tanda tangani, dan sialnya, kami sibuk melakukan Monev, sementara para kepala desa hanya berkumpul di kediaman Kasi PMD Kecamatan,” urai Indra.
Pelaksanaan program pemerintah pusat melalui program DD itupun terus kembali diduga menjadi bancakan oknum kepala desa, hal serupa tetap kembali terulang.
Lagi-lagi kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, DD Tahun Anggaran 2020 kembali menjadi sorotan, lantaran masih ada beberapa desa yang tidak menyelesaikan pembangunan fisiknya, sementara anggaran telah diserap dan dicairkan.
Hal itu juga dibenarkan Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Timur, Heri Antoni membenarkan adanya desa yang belum menyelesaikan pembangunanya.
Desa Tri Mulyo dan Desa Giri Kelopo Mulyo.(FR)