 |
| Hasto. Foto ist |
JAKARTA- Ada yang aneh dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menanggapi kekelahan dalam Pilkada Lampung 2018 lalu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menggalang pihak yang kalah Cagub Lampung Herman HN dan Petahana Ridho Ficardo untuk menolak hasil pemilihan gubernur Lampung yang dimenangkan oleh Arinal dan Nunik dengan alasan telah terjadi Money Politic dalam Pilkada Lampung itu.
Padahal semua pihak tahu bahwa PDI-Perjuangan Lampung tidak sepenuhnya mendukung Herman HN dan Sutono yang diusung DPP PDI-Perjuangan dalam pertarungan Pilkada. Kekalahan yang wajar itu justru membuat Sekjen Hasto harus datang ke Bandar Lampung untuk mendorong protes terhadap Bawaslu dan KPU Lampung.
Padahal sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berharap calon kepala daerah dan para pendukung dapat menerima dengan lapang dada dalam Pilkada serentak hari ini.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melalui keterangannya, menyampaikan pesan Ketua Umum PDIP untuk masyarakat dan calon kepala daerah.
“Bu Megawati selalu berpesan bahwa menang dan kalah hanya 5 tahun. Kalah kita perbaiki diri dan menang jangan korupsi,” katanya, Rabu (27/6).
Saat itu Hasto menyampaikan, dirinya merasa heran banyak orang yang mengorbankan Pilkada demi kekuasaan.
Selain itu, Ia berharap masyarakat dan calon kepala daerah bisa kembali kepada hakikat dan dasar Indonesia. Dia meminta agar masyarakat bisa berpikir lebih luas dalam menanggapi menang-kalah pilkada.
“Maka sebaiknya semua pihak memperjuangkan kualitas demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jangan pernah memprovokasi rakyat dengan pemikiran sempit, apalagi kerdil,” kata Hasto.
Oleh Karena itu kemenangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia dalam Pilkada 2018 Lampung juga disambut baik oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Diharapkan kemenangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia sebagai Gubernur Lampung akan membawa perubahan lebih baik bagi rakyat Lampung. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Ribka Tjiptaning Proletariat di Jakarta, Jumat (29/6).
“Kemenangan Arinal dan Chusnunia (Nunik) bukan saja harus memberikan manfaat bagi rakyat Lampung tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah saatnya Lampung bangkit dikancah nasional bahkan internasional,” ujarnya.
Walaupun calon dari PDI-Perjuangan Herman HN-Sutono mendapatkan urutan kedua setelah Arinal-Nunik dalam pilkada kali ini namun yang terpenting menurutnya, rakyat Lampung telah menunjukkan sikapnya kepada petahana gubernur Ridho Ficardo yang belakangan tersangkut kasus kekerasan seksual.
“Ini pelajaran penting dari demokrasi. Bahwa pada akhirnya rakyat yang menghukum pejabat publik yang berbuat kejahatan terhadap peempuan, dengan tidak lagi memilihnya lagi,” katanya.
Kepada massa rakyat pendukung dan kader PDI-Perjuangan di Lampung, menurutnya, DPP PDI-Perjuangan mengucapkan salut atas kerja keras dalam memenangkan Herman HN dan Sutono.
“PDI-Perjuangan tidak kalah di Lampung. Kemenangan PDI-Perjuangan adalah bersama rakyat Lampung telah berhasil menghukum gubernur pelaku kejahatan terhadap kaum perempuan,” ujarnya.
Untuk itu menurut Tjiptaning kader PDI-Perjuangan di Lampung harus terlibat dan mengawal pemerintahan Lampung yang baru, agar Pilkada 2018 ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Lampung sendiri.
“Kemenangan PDI-Perjuangan adalah dengan mengakui kemenangan Arinal-Nunik. Jangan terprovokasi oleh barisan sakit hati yang gagal mempertahankan kekuasaannya. Ayo kita lanjutkan perjuangan berikutnya,” tegasnya.
Bahkan PDI Perjuangan mengapresiasi atas penyelenggaraan Pilkada 2018 yang berlangsung aman dan damai. Karenanya, PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada jajaran KPU, Bawaslu, aparat Polri dan TNI. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat bahwa Pilkada serentak nyaris tanpa insiden. Hal ini disampaikan salah satu pimpinan PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari kepada pers di Jakarta, Jumat (29/6).
“Masyarakat sudah dewasa, hanya elite tertentu yang gemar menggerutu membuat suasana damai demokratis dirusak oleh kecurigaan. Sementara rakyat sudah cukup dewasa. Hal ini sekaligus menunjukkan Presiden Jokowi telah sukses menjaga amanah rakyat, dan PDI Perjuangan telah menunjukkan sebuah konstestasi yang beradab dengan tidak menghalalkan segala cara seperti cara-cara sebelum 2014,” ujarnya.
Menurutnya, kalau untuk sekedar menang kalah, tentu PDI Perjuangan akan mengusung figur yang elektabilitasnya paling tinggi, tidak harus memperhatikan apakah itu kader atau bukan, dan bagaimana komitmen ideologinya.
“Tetapi, sebagai partai ideologis, PDI Perjuangan sangat memperhatikan bagaimana aspek kepemimpinan ke depannya setelah terpilih menjadi kepala daerah,” katanya.
Masyarakat Lampung dan kader PDI Perjuangan di Lampung saat ini bertanya-tanya, mengapa sikap Sekjen Hasto tidak lagi tegak lurus dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang sungguh mengagetkan adalah Hasto saat ini menggalang kerjasama dengan petahana gubernur Ridho Ficardo untuk menolak hasil Pilkada Lampung.
“Padahal rakyat Lampung sudah menolak memilih Ridho Ficardo karena terlibat kekerasan seksual pada selingkuhannya, Sinta Melyati. Apakah karena bukan Herman HN yang menang, maka Sekjen Hasto harus merangkul pelaku kejahatan seksual?” demikian Martini, warga Bandar Lampung.
Sebagai simpatisan PDI-Perjuangan Martini mengatakan bahwa dirinya tidak memilih Herman HN karena ada kebebasan memilih yang dikeluarkan oleh DPD PDI- Perjuangan Provinsi Lampung sebelum pencoblosan.
“Kan kita dibebaskan memilih. Koq sekarang malah disalahkan,” ujarnya. (*)