Lampung Timur – Ratusan juta anggaran 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 24 kecamatan di Lampung Timur untuk biaya internet disoal.
Padahal Kabupaten Lampung Timur sejak beberapa tahun lalu hingga kini telah menganggarkan biaya internet melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) namun ‘bebankan’ ke OPD lain.
Anggaran tersebut diduga titipan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur.
Kepala Bidang Teknologi dan Komunikasi Diskominfo Lampung Timur, Herman Syafrudin mewakili Kepala Dinas Kominfo mengakui adanya anggaran untuk biaya internet, dalam satu tahun Anggaran sebesar Rp 800 juta.
“Iya itu Anggaran Bandwith diperuntukan, pembayaran internet, kepada 34 OPD plus DPRD. Dan 24 kecamatan. Sebesar Rp 800 juta per tahun,” ujar Herman kepada sejumlah awak media, Senin (22/07/19) siang.
Pada bagian lain, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih (Macab LMP) Kabupaten Lampung Timur, Amir Faisol menilai istilah adanya ‘penitipan’ anggaran belum pernah ada sebelumnya, karenanya. Pun menilai adanya indikasi atau niatan untuk mengeruk kauangan daerah melalui anggaran internet.
Sebab kata dia, anggaran untuk biaya internet atau biasa dikanal Bandwith telah disahkan melalui berbagai proses hingga pembahasan lembaga legislatif, lalu nengapa ada anggaran lain yang kegunaan dan manfaatnya sama, yaitu biaya internet.
“Tentu kita sebagai masyarakat wajib memcurigai hal itu, karena sudah jelas ada anggarannya, tetapi muncul anggaran lain yang kegunaanya sama, yaitu untuk biaya internet, dengan total sebesar Rp 314 juta tiap bulan,” ujar Amir Faisol.
Ditambahkannya, atas sikap dan kebijakan Kepala BPKAD tersebut sangat tidak peduli terhadap program pemerintah daerah, karenanya, LMP Cabang Lampung Timur meminta kepada Bupati agar melakukan evaluasi terhadap Kepala OPD yang tidak peduli program pembangunan di kabupaten itu.
“Sebaiknya Bupati mengevaluasi Kepala OPD yang niatnya tidak untuk kepentingan kabupaten ini, salah satunya, Kepala BPKAD, kita dapat melihat dengan jelas, kantor itu dibuat sangat tertutup pada publik,” tegas Amir Faisol.
Sementara Kaban BPKAD Lampung Timur, Indra belum berhasil dikonfirmasi.
(FR)