 |
| Foto ist |
Sebanyak 34 Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) se-Indonesia membacakan lima item deklarasi di Keraton Kilen tentang pentingnya pers kembali pada Pancasila. Pembacaan deklarasi tersebut diapresiasi oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Ketua PWI DIY Sihono, Selasa menjelaskan, deklarasi pers kembali kepada Pancasila penting untuk dilakukan di tengah keprihatinan insan pers terhadap perkembangan pers di Indonesia saat ini.
“Kebebasan [pers] yang harusnya dinikmati oleh masyarakat ternyata banyak dinikmati oleh pemilik modal dan politikus, ini menggelisahkan kita. Ada lima item deklarasi itu. Intinya PWI siap untuk mendorong atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan karya jurnalistik,” kata Sihono menjelaskan isi silaturrahmi dan pembacaan deklarasi di Keraton Kilen, Jogja, Jumat (6/7) malam.
Sihono berharap, dengan karya jurnalistik yang berkarakter Pancasila dapat menyadarkan masyarakat pada pluralisme, lebih menghargai perbedaan orang lain, mengedepankan musyawarah dan juga berkontribusi mewujudlkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sihono mengatakan kebebasan pers saat ini juga harus bertanggung jawab pada bangsa dan negara.
“Kalau tidak bertanggung jawab pada bangsa dan negara akan bahaya. Karena dia akan menerjemahkan kebebasan itu sebebas-bebasnya, semaunya sendiri. Jadi kalau sudah menyangkut kepentingan bangsa PWI harus bersikap, katanya.
Sihono mengatakan, kebebasan yang tidak bertanggung jawab dibiarkan akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya banyaknya berita hoaks saat ini yang penuh ujaran kebencian. Hal tersebut membuat PWI tergerak mendirikan Pusat Pendidikan dan Pengembangan Pers Pancasila (P5) di Gambiran yang disambut baik oleh Sri Sultan HBX.
Mengenai pendirian P5, Sri Sultan HBX berharap insan pers mengaplikasikan Pancasila sesuai dengan apa yang mereka ketahui.
“Saya tidak tahu ya mungkin tetap di dalam konteks koridor kebebasan yang bertanggung jawab. Nah kalau dimaknai sebagai karakteristik seorang Pancasilais berarti bagaimana mengaplikasikan pengertian info yang bertanggung jawab itu, mungkin juga tidak sekadar mengkritisi tapi juga bagaimana masyarakat atau publik itu sendiri juga dilatih pembelajaran untuk dia memahami pada aspek-aspek berbangsa dan bernegara. Tidak sekadar membaca suatu berita saja,” kata Raja Keraton Ngayogyakarta ini.
Sri Sultan HB X berharap pers bisa menjadi kekuatan keempat di luar eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sri Sultan HB X berpesan pada insan pers agar merencanakan bagaimana menerjemahkan informasi yang bertanggung jasab, yaitu informasi yang Pancasilais. (rel)