 |
| Andi Surya. Foto ist |
Jakarta- Sidang paripurna DPD RI, berlangsung di ruang sidang Nusantara V kompleks DPR/MPR-DPD RI Senayan, Rabu (15/08/2018).
Sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Ahmad Muqowam dan tiga pimpinan lainnya, dengan materi laporan reses setiap anggota DPD RI.
Anggota DPD RI Dapil Lampung, Andi Surya, menyampaikan secara konseptual permasalahan warga Lampung dalam sidang paripurna ini
“Saya melaporkan beberapa masalah Lampung yang terkait tanggungjawab saya sebagai Anggota Komite I dan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI. Yang lagi trending adalah berkait dengan fenomena PTN-PTN yang relatif baru berdiri di Lampung dalam operasionalnya menerima mahasiswa baru tanpa batas sehingga diduga melanggar ketentuan rasio dosen terhadap mahasiswa pada PTN tsb. Menurut Peraturan Menristekdikti, untuk PTN perbandingan dosen dengan mahasiswanya adalah 1:20 untuk eksakta dan 1:30 untuk ilmu sosial,” tutur Andi Surya.
Selain itu, Senator asal Lampung ini mengungkapkan, masih kurangnya pemahaman warga bantaran rel kereta api di Lampung tepatnya, Bandarlampung hingga Way Kanan terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara terkait lahan-lahan Groundkaart itu yang diklaim PT. KAI.
“Maka saya menekankan agar sosialisasi Undang-undang Pokok Agraria nomor 5/1960 dan Undang-undang Perkeretaapian nomor 23/2007 beserta aturan turunan lainnya dapat lebih digalakkan lagi,” ungkapnya.
Hal-hal lainnya yang dilaporkan Andi Surya adalah, terkait penyelesaian hak pelepasan lahan (HPL) Way Dadi dan HPL Panjang Pidada Bandarlampung agar pemerintah segera menyikapi HPL-HPL yang bermasalah ini. Selain itu, tambah dia, ada permasalahan Asosiasi Guru Pengawas Lampung yang dalam proses menuju sertifikasi melalui program bimbingan teknis harus mengeluarkan anggaran pribadi.
“Padahal sertifikasi ini bertujuan peningkatan kualitas pengawas menuju pembelajatan efektif di sekolah-sekolah,” ucap Mantan Anggota DPRD Lampung ini.