Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Singkong DPRD Lampung melakukan kunjungan kerja ke Komisi IV DPR RI dan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi atas anjloknya harga singkong di Lampung dan dampak impor terhadap kesejahteraan petani.
Rombongan Pansus Singkong yang dipimpin langsung oleh Ketua Mildar Ilyas ditemui oleh Anggota Komisi IV DPR RI yakni Dwirita Gunadi, Irham Djafar, Hanan Razak, dan Ketut.
Mikdar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyampaikan temuan terkait ketimpangan antara petani dan perusahaan pengolahan singkong.
“Petani menginginkan harga yang layak, namun keputusan dari Kementerian Pertanian dan Gubernur Lampung belum diterapkan oleh perusahaan,” ujar Mikdar.
Pansus mendesak agar DPR RI mengeluarkan regulasi yang lebih kuat agar keputusan pemerintah dapat dijalankan dengan efektif, dengan memperkenalkan peraturan presiden (Perpres) yang memberikan sanksi hukum bagi perusahaan yang melanggar.
Pansus juga meminta dukungan Komisi IV dalam penyaluran bantuan untuk petani, termasuk pupuk subsidi dan bibit unggul.
Selanjutnya, Pansus mengunjungi Kementerian Perdagangan untuk menyoroti dampak impor singkong terhadap harga lokal.
“Impor berlebihan merugikan petani lokal. Kami meminta agar pemerintah mendata kebutuhan impor dengan cermat dan hanya melakukan impor jika produksi dalam negeri tidak mencukupi,” kata anggota Fraksi Gerindra ini.
Mikdar juga mengusulkan agar impor singkong dilakukan oleh BUMN seperti Bulog, bukan perusahaan pengolahan tapioka, untuk menjaga harga tetap stabil dan menguntungkan petani.
Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada petani singkong dan menciptakan stabilitas harga di pasar.