Bandarlampung – Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan pentingnya tindak lanjut terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan perencanaan anggaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merugikan daerah. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung pada tahun 2024 lalu tidak mencapai target yang ditetapkan.
Giri meminta agar Gubernur Lampung segera membentuk tim khusus yang akan menangani tindak lanjut temuan BPK secara berkala dan melaporkan progres penyelesaian masalah tersebut. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam proses ini, agar setiap tahapan dapat dipantau hingga tuntas.
“Kita meminta saudara gubernur untuk menugaskan tim tindak lanjut dan melaporkan tahapan-tahapan hingga tuntas kepada BPK,” tegas Giri, Senin (3/1).
Selain itu, Giri juga menyoroti efisiensi pengelolaan anggaran, khususnya dalam hal pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan konsumsi. Ia mengungkapkan perlunya evaluasi terhadap pengeluaran tersebut, untuk memastikan bahwa semua pengeluaran tersebut memang benar-benar dibutuhkan atau bisa dikelola dengan cara yang lebih efisien.
Sekretaris Gerindra Lampung ini juga mengusulkan pembentukan Samsat Desa (Samdes) untuk mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama di tingkat kabupaten. Ia mengungkapkan bahwa meskipun masyarakat ingin membayar pajak, sistem yang ada saat ini masih menyulitkan mereka. Dengan adanya Samdes, diharapkan masyarakat bisa lebih mudah dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang ke kota.
“Masyarakat ini sebenarnya mau bayar pajak, tapi sistemnya masih menyulitkan. Bapenda harus turun langsung ke desa-desa, kita harus hadirkan inovasi pelayanan yang lebih baik,” tambah Giri.
Giri juga mengusulkan pemasangan banner wajib pajak di lokasi pembangunan jalan sebagai bentuk transparansi, agar masyarakat mengetahui bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah.
Ia meminta seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di kota/kabupaten se-Lampung untuk lebih aktif dalam melakukan inovasi dalam penagihan pajak, agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam proses pembayaran.
“Bapenda harus bergerak. Masyarakat sebenarnya sadar pentingnya pajak, tetapi sistem pembayarannya yang masih sulit,” ujarnya.
Meski begitu, Giri tetap optimis bahwa di bawah kepemimpinan gubernur terpilih Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, optimasi PAD Lampung dapat melampaui target yang ditetapkan.
“Semua aset harus dimaksimalkan. Pak gubernur terpilih setuju bahwa titik beratnya ada di PAD. Saya optimis PAD kita bisa melampaui target,” pungkasnya seperti dilansir lampung way.