Lampung Timur – Masyarakat tergabung dalam Koalisi Lampung Timur Menggugat (KLTM), meminta DPRD setempat melaksanakan proses pemberhentian Dawam Rahardjo dari jabatannya sebagai Bupati Lampung Timur.
Pasalnya, selama menjabat bupati, pria yang kerap memakai blangkon itu diduga selalu mengangkangi peraturan, bahkan aturan yang dibuat dan disepakatinya Dalam sendiri.
Penggagas KLTM Mukaram Sanjaya berujar, sejak dipimpin Dawam dan Wakil Bupati, Azwar Hadi, Kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan itu selalu dalam kondisi tidak baik-baik saja, terlebih pada realisasi keuangan daerah semakin terpuruk, kebijakan yang diambil tanpa peduli dengan masyarakat, sedangkan pemerintahan ini ada karena dan untuk masyarakat, tapi faktanya, hampir semua kebijakan menyalahi aturan dan wewenang, karena itu, melalui surat ini.
“Kita meminta pada wakil rakyat ini untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga legislatif, di antaranya adalah dengan memakzulkan Dawam dari jabatannya. Apa yang kami sampaikan ini tentu berbagai pertimbangan dan berbagai dasar, di antaranya adalah, pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar 1945, jadi sudah sepatutnya Dewan sebagai wakil rakyat, untuk melakukan apa yang di inginkan rakyatnya,” tegas Mukaram Sanjaya usai
menyerahkan surat pemakzulan Bupati Lampung Timur, pada Sekretariat DPRD setempat, Kamis (21/12/23).
Menurut Mukaram, bicara jujur, selama ini masyarakat bisa melihat dengan kasat mata, tidak ada kebaikan, pengelolaan keuangan, realisasi anggaran tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
“Itu sangat nampak sejak tahun anggaran 2021 hingga saat ini semakin amburadul. Itulah yang mendorong kita membuatkan laporan pengaduan, baik pada Kejaksaan Negri bahkan pad Kepolisian Resort Lampung Timur,” ujar Mukaram Sanjaya.
Sebelumnya KLTM melakukan aksi demo dan berorasi di depan kantor Pemkab Lampung Timur, kemudian di depan Polres dan Kejaksaan Negeri Sukadana.
“Meminta agar Polres segera menindaklanjuti laporan kami, dan hari ini kita juga melakukan aksi mendukung para penegak hukum itu untuk tidak ragu dalam melaksanakan tugas pada pelaku tindak pidana korupsi,” tambahnya. (fir)