Dalam agenda tersebut Lampung Democracy Studies (LDS) dan Bawaslu Provinsi Lampung membahas upaya bersama untuk melakukan pendidikan demokrasi di Lampung.
Founder Lampung LDS, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan langkah utama yang harus dilakukan ditengah masih maraknya politik identitas, money politik dan oligarki politik.
Direktur LDS Een Riansah menambahkan bahwa kehadiran LDS hari ini adalah upaya membangun sinergi dan kolaborasi dengan Bawaslu Provinsi Lampung dalam hal Pendidikan demokrasi.
“Kualitas demokrasi di Indonesia sangat bergantung dengan kondisi kesadaran masyarakatnya. oleh sebab itu pendidikan demokrasi harus dilakukan secara terus-menerus dan bersama-sama,” ungkapnya, Selasa (17/1/22).
Kunjungan tersebut dihadiri oleh Iskardo P. Panggar (Ketua Bawaslu Provinsi Lampung), Karno A. Satarya (Kordiv Pengawasan), dan M.Teguh (Kordiv Humas, Data, dan Informasi)
Ketua Bawaslu Iskardo menyambut baik sinergi dan kolaborasi dari Lampung Democracy Studies. Bawaslu secara kelembagaan membutuhkan kerjasama dengan seluruh elemen dalam melakukan pendidikan politik dan demokrasi di masyarakat.
“Hadirnya Lampung Democracy Studies sendiri merupakan support besar untuk menghadirkan optimisme politik di tengah kondisi masyarakat yang banyak mengalami pesimis terhadap kondisi demokrasi hari ini,” ungkapnya.
Karno A. Satarya juga menambahkan bahwa cita-cita baik tentang pendidikan demokrasi harus di apresiasi. kedepan Bawaslu Provinsi Lampung akan mengagendakan memorandum of understanding (MoU) dengan LDS dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif masyarakat.