Soal PT SBIP, Inspektorat Siap Rekomendasi ke Polres Lampung Timur

Lampung Timur – Dugaan pelanggaran hukum atas kebijakan desa dan perusahaan Tapioka di Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur masuki babak baru.

Kali ini polemik tersebut dalam pemberkasan atau penyusunan dokumen pada Inspektorat setempat, dan akan dilanjutkan pada Polres selaku pemberi rekomendasi.
Inspektur Pembantu (Irban) dan PLT Sekretaris Inspektorat, Ibnu Santoso mewakili Inspektur Kabupaten Lampung Timur Senin (4/04/22) mengakui bahwa timnya bekerja secara profesional, dalam melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan pelanggaran Undang-undang  lingkungan hidup dan mineral tambang dan batu bara (Minerba) oleh perusahaan tapioka milik PT Sungai Bungur Indo Perkasa (SBIP) di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.
“Kita tidak ada kepentingan di sana, baik desa ataupun perusahaan PT SBIP,  jadi yakinlah bahwa kita akan bekerja secara profesional, semua telah diproses, termasuk pihak swasta (perusahaan), dan saat ini, hasil pemeriksaan itu sedang dalam penyusunan dokumen hasilnya, nanti, kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak pemberi rekomendasi, yaitu Polres, karena kita hanya menerima pelimpahan berkas dari Polres,” ujar Ibnu Santoso.
Seperti diketahui, persoalan adanya dugaan pelanggaran undang-undang lingkungan hidup atau undang-undang minerba desa juga bekerja sama dengan pihak perusahaan tapioka.
Telah melakukan pengrusakan lingkungan dengan cara melakukan pemgerukan lahan atau tanah milik Desa Tambah Subur untuk menimbun badan jalan milik Perusahaan.
Lantaran hal itu, Fauzi Ahmad Ketua LSM Gerakan Cinta (Genta) Lampung Timur mengirimkan laporan kepada dua Aparat Penegak Hukum sekaligus.
Kepada Kejaksaan Negri Lampung Timur Genta melaporkan adanya dugaan korupsi atas lahan milik Desa dan milik Pemerintah Kabupaten, yaitu Jalan Usaha Tani (JUT).
Dan kepada Kepolisian Resort (Polres) Lampung Timur melaporkan adanya dugaan bahwa perusahaan tapioka PT SBIP telah melakukan pelamggaran Undang-undang Minerba dan lingkungan hidup.

“Perusahaan itu izinnya hanya untuk industri saripati ubikayu atau tepung tapioka, dan bukan perusahaan pertambangan. Faktanya, perusahaan melakukan kegiatan yang bukan kewenanganya, dengan mengeruk atau menambang tanah milik desa untuk penimbunan badan jalan miliknya, apakah itu bukan pelanggaran undang-undang,” tandas Fauzi Ahmad.
Ia menambahkan adanya dugaan pelanggaran undang-undang dan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.
Berdasarkan investigasi bahwa kegiatan pembebasan lahan milik masyarakat desa  tersebut tanpa melibatkan instansi terkait.
“Lahan masyarakat yang di bebaskan perusahaan untuk badan jalan itu adalah lahan pertanian persawahan, dan tentu melalui banyak proses, bukan serta merta di bayar terus di bangun jalan, negara ini ada aturannya,” tambah Fauzi.
Adanya dugaan pelanggaran Tata Ruang dan penyerobotan aset (JUT) milik  Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
Dalam waktu dekat Dinas Pertanian akan meluncurkan tim, yang tergabung dalam PNS Penyidik Pertanian. (FR)

Tinggalkan Balasan