PESAWARAN — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melaunching Program Smart Village dan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat bersama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes Suprapedi di Balai Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Kamis (25/03).
Acara ini juga dihadiri oleh Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Bupati Pringsewu Sujadi, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, Ketua Dewan Pembina Gerakan Desa, Kepala OJK, Dirut Bank Lampung, serta diikuti secara virtual oleh 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan 125 Kabupaten/Kota dan Desa di 9 Provinsi di wilayah Sumatera.
Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Lampung, Kemendagri dan Kemendes atas dukungannya dan pendampingan sehingga Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran menjadi prototype program smart village di Provinsi Lampung yang mengedepankan digitalisasi.
Dendi menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi kendala di lapangan adalah mengkolektifkan data dan mengintegrasikannya dengan aplikasi dan IT.
“Alhamdulillah dari Kemendagri melalui capil memberikan akses kepada kami tentang bagaimana mengintegrasikan catatan sipil dengan program smart village yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur,” ungkap Dendi.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes, Suprapedi, mengatakan bahwa saat ini pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh literasi yang ada di desa. Di satu sisi, sinyal seluler sudah 92% menjangkau seluruh Indonesia, dan internet 84%.
“Dan ini sangat jeli dari Bapak Gubernur untuk menciptakan Program Desa Digital/Desa Smart Village. Ke depan, digitalisasi ini adalah salah satu kunci mempercepat pembangunan di desa-desa,” ucap Suprapedi.
Suprapedi juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Gubenur Arinal yang mempunyai gagasan untuk membuat Smart Village yang telah diimplementasikan dengan luar biasa untuk melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mempercepat pembangunan yang ada di desa.
Kemudian, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Suhajar Diantoro, dalam kesempatannya menegaskan bahwa saat ini Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa yang mencapai tingkat kemajuan yang pesat adalah yang mampu membangun pemerintahannya menjadi sebuah organisasi pelayanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pilihan kebijakan yang diambil yaitu dengan mengkoneksikan semua pelayanan kepada teknologi informasi dan komunikasi.
Suhajar menyampaikan bahwa Pemerintah adalah suatu lembaga yang mengelola sebuah urusan yang sangat penting yang disebut sebagai Business of Trust. Oleh karena itu, Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa setiap harinya menjaga kepercayaan rakyat. Maka upaya seperti program smart village adalah upaya untuk menjaga kepercayaan rakyat.
Gubernur Arinal Djunaidi dalam sambutannya mengatakan, Nawacita Presiden RI khususnya nawacita ke-3 adalah membangun Indonesia dari pinggir atau desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur melanjutkan, jika memandang desa dari sudut pandang wilayah bahwa 91% wilayah Indonesia secara administrasi berada di desa-desa. Maka dari itu, menurut Gubernur Arinal, pembangunan desa-desa mempunyai arti penting dan strategis dalam pembangunan nasional.
Program smart village, lanjut Gubernur, sama artinya dengan desa cerdas. Tetapi kecerdasan yang dimaksud lebih banyak berbasis digital yang terfokus pada desa melalui gerakan kesadaran sosial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan melibatkan stakeholder serta terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
“Tujuan program ini yaitu optimalisasi potensi desa terutama di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan di bidang sosial ekonomi. Adapun fokus kegiatannya terletak pada layanan administrasi pemerintahan desa, layanan administrasi kependudukan maupun pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur,” jelas Gubernur.
Sampai saat ini, dari 2.435 desa yang ada di Provinsi Lampung, 780 desa telah menggunakan sistem smart village meliputi 130 desa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan 650 desa atas inisiatif desa secara mandiri.
Gubernur Arinal mengharapkan dukungan dari Pemerintah Pusat agar Provinsi Lampung menjadi contoh nasional sebagai the best practice dalam implementasi program smart village. Dukungan tersebut diharapkan dapat diwujudkan diantaranya berupa Diklat peningkatan kapasitas aparatur, Pengembangan menu-menu aplikasi, Penyediaan infrstruktur dan lainnya.
Acara kemudian diakhiri dengan pemukulan kentongan oleh Gubernur Lampung bersama Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes, Bupati Pesawaran, Bupati Lampung Timur, Bupati Pringsewu sebagai simbol diluncurkannya Program Smart Village, Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, dan Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang). (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)