Pesisir Barat – Taslim, warga Bengkunat menuntut pihak Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pesisir Barat, Lampung agar bertanggungjawab atas pembangunan jalan yang mangkrak.
Pekerjaan jalan yang mangkrak tersebut dianggarkan pada tahun 2020 lalu yang bersumber dari DID, bersifat swakelola oleh pihak kelompok tani yang ada di 2 pekon(desa) yaitu Sukanegeri dan Pekon Sukamarga Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat namun kenyataan pekerjaan 10% berjalan tiba tiba diambil alih oleh pihak dinas dengan alasan tak jelas dan dikerjakan oleh pihak ketiga.
Hal ini mengundang reaksi berbagai pihak, sehingga muncul desakan yang ditujukan pada pihak pelaksana pekerjaan tersebut.
Puncaknya, baru-baru ini atas perintah Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat, Unzir diadakan pertemuan dan bahasan tindaklanjut persoalan tersebut di kantor BPP Kecamatan Bangkunat.
Dalam pertemuan itu dihadiri pihak Dinas Kabid PSP, Yunida, Konsultan Pengawas, Marko, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Bangkunat, Tajuddin
serta perwakilan masyarakat.
Hasil pertemuan itu, sepakat bahwa pekerjaan akan dilanjutkan sampai selesai di dua titik pekerjaan, baik yang ada di Pekon Sukanegeri dan Sukamarga. Pekerjaan rencananya akan dimulai pada Kamis (13/3) serta diawasi bersama-sama.
Namun janji tinggal janji, di luar dugaan bahwa semua yang dibicarakan menjadi kebohongan, pasalnya pada hari yang dijanjikan, ternyata di lapangan tidak ada kegiatan apapun.
Yunida, saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tengah berusaha menghubungi Marko melalui Lendra, namun belum dapat jawaban.
Sementara Marko saat dihubungi tidak menjawab konfirmasi. Sementara Tajudin mengatakan, akan komunikasi dengan pihak dinas.
DPP LSM LIPAN Mayasir mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memantau gerak-gerik pelaksana kerjaan tersebut.
“Dan memang kami menduga ada niat jahat dan korupsi secara berjemaah, hal ini bisa kita liat dari kesan tertutup dan sembunyi-sembunyi. Tak ada kordinasi dengan peratin (kades), tak ada kordinasi dengan BPP kecamatan setempat,” paparnya.
Ia menambahkan, yang bekerja diduga tidak dibekali gambar hanya menggunakan lisan serta diduga pengawasan yang kurang baik.
“Bahkan saat kerjaan baru 10% diambil alih konsultan dengan alasan akan mempercepat pekerjaan dikasihkan ke pihak ketiga. Oleh karena itu kami dari LIPAN lagi menyusun laporan tertulis yang kedua kalinya dan tunggu aja bahkan jika diperlukan warga akan kami awa ke kantor Dinas untuk mempertanyakan tanggungjawab mereka. Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama mengusut dan mengawal kasus ini karna kami menduga kuat masih banyak kerjaan milik Dinas Pertanian yang terbengkelai seperti ini,” tutupnya (Red).