Lampung Timur – Masih ada beberapa oknum kepala desa (Kades) yang nakal dalam realisasi pembangunan melalui program dana desa (DD) Tahun Anggaran 2020.
Komisi 1 dan Komisi 3 hearing setempat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
Ketua Komisi 1 Akhmad Basuki menyampaikan rasa perihatinya atas realisasi DD di kabupaten Lampung Timur yang jauh dari harapan.
“Miris memang kita melihat kondisi ini, negara menggelontorkan uang lebih dari Rp400 miliar untuk program peningkatan pembangunan tingkat desa, tapi masih belum memenuhi harapan, DD Rp 200 miliar lebih dan ditambah dengan ADD kabupaten lebih dari Rp150 miliar,” ujar Abas, Kamis (25/02/21).
Persoalan tersebut juga sering terjadi lantaran minimnya penunjang kegiatan, monitoring dan lainnya.
“Lebih dari Rp400 miliar diperuntukan dan dikelola desa, tidak ada anggaran monitoring, bagaimana ini Bappeda sebagai perencana pembangunan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama Purwianto mewakili Ketua Komisi 3 juga menambahkan keluhan serupa, dimana sampai saat ini para kepala desa merasa uang tersebut adalah haknya.
“Karena seperti itu kondisinya, jadi seolah-olah uang itu terserah mau dibuat apa, sama kepala desa, itulah faktanya sekarang ini,” tandas Purwianto.
Awaludin anggota Komisi 1 justru menyampaikan adanya informasi kerjasama atau pengondisian ditingkat kecamatan.
“Kalau ini ada, tentu sangat miris sekali, dan ini juga yang dijadikan sorotan publik, sehingga desa semaunya,” tambah Awaludin. (FR)