Lampung Timur – Ketua forum Kepala Desa wilayah Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Marsono mengakui adanya pungutan Rp 5 juta dari tiap kepala desa untuk monitoring dan evaluasi (Monev).
Dalam keteranganya, Kepala Desa Mekar Mulyo ini yang juga sebagai Ketua forum kepala desa wilayah Kecamatan Sekampung berujar, uang Rp5 juta dari 17 desa tersebut diperuntukan pada pelaksanaan Monev triwulan terakhir tahun 2019, atau lebih tepatnya, untuk pengamanan.
Dari berbagai informasi yang dihimpun media, program DD wilayah Kecamatan Sekampung, diduga telah dimotori Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Sekampung, lantaran hal tersebutlah yang mempermulus proses realisasi pencairan DD, meskipun diduga sebagian tidak sesuai.
Di antaranya, Desa Mekar Mulyo pada tahun 2019 silam diduga ada kekurangan realisasi fisik bangunan drainase sepanjang 100 meter, meski demikian, faktanya, realisasi anggaran selanjutnya tetap aman, dan mulus seperti tidak ada persoalan.
Bukan hanya itu, wilayah Kecamatan Sekampung pun diduga tidak mengindahkan aturan dalam program Presiden tersebut, di antaranya, tenaga kerja bukan dari desa, melainkan import dari luar.
Kabid Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lampung Timur, Heri Antoni langsung melakukan klarifikasi terhadap Kasi PMD Kecamatan Sekampung.
Kasi PMD Lampung Timur, Yati mengaku semua program telah berjalan sebagaimana mestinya.
“Semuanya berjalan sesuai program, tidak ada persoalan, dan tidak ada uang Rp5 juta dari tiap desa untuk pengamanan Monev,” kata dia, Selasa 2 Juni 2020.(FR)