Kalianda – Dana dan lokasi untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga yang rumahnya hilang akibat bencana tsunami di wilayah Kabupaten Lampung Selatan, telah tersedia.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mendapatkan bantuan hibah dana untuk realisasi pembangunan Huntap tersebut. Jumlah hunian yang akan dibangun bagi korban bencana sebanyak 524 unit di sembilan lokasi.
Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemkab Lampung Selatan Priyanto Putro mengungkapkan, bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Pemerintah pusat melalui BNPB telah menggelontorkan dana untuk pembangunan huntap dan fasilitas lainnya sebesar Rp48,820 miliar. Artinya apa ? kita dinilai sangat cepat di dalam proses penyelesaian huntap ini,” ujar Priyanto, Selasa, 14 Januari 2020.
Mantan Kepala Bappeda Pemkab Lampung Selatan ini menyatakan, digelontorkannya bantuan tersebut juga tidak terlepas dari arahan Plt Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua pihak.
“Ini (anggaran) kami selalu koordinasi dengan BNPB, dan juga berkat komitmen Pak Plt Bupati dan pemerintah pusat. Tetapi kita juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, serta stake holder terkait yang ada di Kabupaten Lampung Selatan,” tambahnya.
Namun demikian kata Priyanto, meskipun dana telah tersedia, pembangunan huntap tidak serta merta langsung dilaksanakan. Ada tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui.
Dia menjelaskan, untuk membangun huntap, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyiapkan lahan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Selatan.
Kemudian setelah penentuan lokasi, dilakukan pengukuran lahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta inventarisasi lahan dan penentuan nilai lahan oleh tim appraisal hingga sosialisasi kepada warga yang lahannya akan dipakai untuk pembangunan Huntap.
“Tahapan ini sudah kita laksanakan semua. Bagi warga yang telah setuju lahannya dibebaskan, dananya sudah kita transfer ke rekening masing-masing. Bagi yang belum setuju. Ya kita stop cari yang lain. Kan ini untuk membangun rumah tetangga mereka juga,” imbuhnya.
Priyanto menegaskan, meskipun upaya pembelian lahan huntap tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, hal itu tidak membuat rencana pembangunan huntap menjadi terhambat.
Sebab kata dia, Pemkab Lampung Selatan memastikan akan terus mendampingi warga terdampak bencana sampai pembangunan huntap diselesaikan dengan baik hingga warga bisa menempati huntap sesuai standar yang ditetapkan Kementerian PUPR dan BNPB.
“Kita terus bergerak tidak ada yang mandek. Walaupun ada tanah yang belum menemui kata sepakat, ini tidak menghentikan langkah kita untuk terus bergerak. Karena bagaimana pun rakyat yang terdampak harus kita tangani dan dampingi terus,” tandasnya.
Sedangkan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Pemkab Lampung Selatan Burhanuddin menambahkan, Pemkab Lampung Selatan telah mengganti rugi lahan warga yang sepakat untuk dibebaskan pada tahun 2019 lalu.
Ia tak menampik masih ada sebagian warga yang belum menemui titik temu masalah harga.
“Memang ada beberapa lokasi yang belum selesai karena tidak ada kecocokan. Sebab terkait harga, ini semua tim appraisal yang menentukan. Pemerintah daerah sendiri tidak bisa menentukan. Tapi mudah-mudahan di tahun 2020 ini pembangunan huntap bisa terlaksana, karena anggarannya sudah ada,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan menyebut, Pemkab Lampung Selatan mendapatkan hibah untuk membangun 524 unit Huntap yang tersebar di sembilan titik lokasi.
Rinciannya, untuk Kecamatan Rajabasa meliputi, Desa Kunjir sebanyak 138 unit, Desa Way Muli Timur 129 unit, Desa Way Muli 58 unit, Desa Sukaraja 20 unit, Desa Rajabasa 34 unit, Desa Banding 13 unit, dan Pulau Sebesi 78 unit.
Lalu di Kecamatan Kalianda yakni, Kelurahan Kalianda sebanyak 34 unit dan Desa Maja 18 unit. Serta di Kecamatan Sidomulyo, akan dibangun 2 unit di Desa Suak.
“Alhamdulillah, atas kerjasama dan kerja keras kita semua yang terus menerus intens berkoordinasi ke pemerintah pusat, bulan Desember kemarin hibah dana pembangunan Huntap sebesar Rp.48,820 miliar sudah masuk ke rekening pemerintah daerah,” tuturnya.
Lebih lanjut Darmawan menjelaskan, awal tahun ini pihaknya kembali mencari kekurangan lahan untuk lokasi pembangunan huntap. Dari total 524 unit huntap yang dibutuhkan, yang sudah dilakukan pembelian sebanyak 357 unit.
“Jika kekurangan lahan diawal tahun ini bisa kita selesaikan, kita akan bangun semua sekaligus. Namun jika belum, tetap kita laksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Sambil berjalan kita mencari kekurangan lahannya,” kata mantan Kepala Badan Kesbangpol ini.
Ia pun menegaskan, pembangunan huntap saat ini tengah memasuki fase site plan. Dimana penentuan bentuk rumah maupun jenis rumah akan dilakukan oleh konsultan perencana. Dia menargetkan, pembangunan huntap bisa rampung di tahun 2020.
“Untuk teknis pembangunannya, nanti kita siapkan kelompok-kelompok masyarakat dari huntara. Jadi mereka sendiri yang akan membangunnya, dibantu personil TNI-Polri untuk mempercepat proses pembangunannya. Kalau sudah jadi, nanti baru kita pindahkan. Sehingga mereka benar-benar menempati hunian yang layak,” pungkasnya.(Humas)