Puluhan Wartawan Online Kota Metro Pertanyakan Kejelasan Kerjasama

METRO – Puluhan wartawan media online yang bertugas di Kota Metro ‘menggedor’ ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kota, Kamis (26/9/2019).

Mereka menuntut Pemerintah Kota Metro transparan dalam Penggunaan Anggaran Media (PAM) tahun 2018-2019.

Koordinator aksi Roni ZA mengaku terpaksa melakukan hal tersebut lantaran permohonan media tak pernah ditanggapi.

“Kita ingin menghadap Sekda dengan permasalahan kontrak publikasi atau MoU kita di Kominfo yang setahun baru di bayarkan 4 bulan. Artinya, media online disini tidak dihargai,” kata Roni.

Pria yang juga merupakan wartawan media online ini meminta pemerintah segera memenuhi hak media atas kerjasama yang telah ditandatangani.

“Kami minta dibayar, pemerintah harus memenuhi kewajiban sesuai dengan MoU. Kalo ini tidak diakomodir kita akan melakukan aksi dan tidak menutup kemungkinan kita akan boikot Pemkot Metro, dan kami tidak mengancam kami hanya menegaskan,” ujarnya.

Disampaikan pula oleh Hendi Dwi Putra wartawan online yang meminta Pemkot Metro bertanggungjawab.

“Jadi teman-teman dari media online ini kan sudah melakukan kontrak MoU dan kawan-kawan sudah melaksanakan kewajibannya, tapi haknya tidak dipenuhi,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, lebih baik putus kerjasama dari pada tak ada kejelasan. Pihaknya juga meminta pemkot untuk transparan dalam mengelola PAM.

“Kalo memang mau separuh hati begini lebih baik putus kontrak. Kami minta pemerintah transparan dalam mengelola anggaran media. Harus jelas seperti apa penggunaan anggaran media ini, jangan sampai teman-teman media online di anak tirikan. Pemerintah harus berani untuk membuka itu. Terserah mau walikota nya siapa, Sekda-nya siapa, yang kita tuntut penggunaan anggaran itu harus transparan,” pungkasnya.

Sementara jurnalis media online lainnya juga mengaku bahwa telah mengkonfirmasi dinas terkait tentang kerjasama media online.

“Kominfo mengaku itu ada 93 media online, artinya ada 93 perwakilan di Kota Metro dan itu yang kita ingin lihat. Berani atau tidak pemkot membuka itu. Kami menduga anggaran itu fiktif, diduga dimanipulasi oleh Diskominfo. Karena mereka tidak pernah memperlihatkan data akurat tentang 93 media itu,” kata dia.

Sementara itu menurut salah satu staf di ruangan Sekda Metro mengatakan bahwa Sekda tidak berada di tempat.

“Bapak tidak ada di tempat. Pak Sekda lagi dinas luar ke luar Lampung,  mungkin Senin baru masuk kerja,” terangnya. (Bams)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *