Lampung Timur – Ratusan massa yang mengatasnamakan Komite Aksi Kawal Program Presiden gelar aksi depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, Kamis 19 September 2019.
Mereka menuding program pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Lampung Timur dituding hanya memunculkan mafia-mafiia pangan.
Mereka meminta pemerintah daerah setempat memberhentikan penyaluran telur dan beras, yang selama ini disuplay PT Barokah. Pun agar penyaluran dilakukan sesuai pedoman sesungguhnya.
Massa juga menuntut pihak PT Barokah segera mengembalikan sisa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah berjalan, serta meminta penegak hukum untuk mengusut dana yang diduga telah diselewengkan.
Hal tersebut disampaikan karena banyaknya temuan dan indikasi penyelewengan nilai rupiah per KPM sebesar Rp 110 ribu, dengan penerima 6 butir telur ayam ras dan 8 kilogram beras.
Menurut mereka nilai rupiah yang disalurkan melalui BPNT tersebut tidak lebih dari Rp 72 ribu.
Dalam orasinya korlap aksi menyampaikan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 1,5 miliar tiap bulannya, atas penyaluran BPNT di Kabupaten Lampung Timur.
Menurutnya jumlah tersebut dari jumlah KPM sebanyak 41 ribu penerima.
Sementara di Kabupaten Lampung Timur jumlah KPM sebanyak 90 ribu.
Dalam kesempatan itu, perwakilan massa difasilitasi bertemu dengan Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari, kepada perwakilan massa, Zaiful berjanji akan melakukan upaya atas keluhan dan masukan yang disampaikan masyarakat melalui unjuk rasa di depan Pemda Lampung Timur.
Sebelumnya, ada dugaan penyelewengan dalam distribusi BPNT Juli-Agustus lalu, Kepala Dinas Sosial Lampung Timur, M Yunus diperiksa Inspektorat dan telah mengundurkan diri. (FR)