Lampung Timur – Surat penyediaan dana (SPD) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Lampung Timur hingga saat ini belum juga turun.
SPD itu salah satu berkas persyaratan pencairan dana dari Pemda ke rekanan.
Tersiar kabar belum turunnya SPD dari BPKAD, karena diduga BPKAD meminta agar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ‘menghadap’ Kepala BPKAD, Indra Budiman Duki.
Hal tersebut mengundang berbagai spekulasi, karena belum ada realisasi keuangan untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2019 alias nol. Sementara pembangunan melalui pihak ketiga (rekanan) telah berjalan dan selesai 100 persen.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun media ini, Dinas PUPR setempat tidak merasa ada kekurangan dalam pengajuan berkas, baik SPD ataupun berkas pencairan pada pihak ketiga.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Lampung Timur, Indra Alfandi Ramlie
mengakui , informasi itu didapat dari staf bagian keuangan PUPR.
“Yang mengatakan agar Kepala Dinas (PUPR) harus bertemu terlebih dahulu dengan Kepala BPKAD,” ujarnya, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 12 Agustus 2019.
Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Lampung Timur menilai kabar Kepala BPKAD meminta bertemu Kepala Dinas PUPR tersebut terindikasi atau upaya perundingan antar kedua organisasi perangkat daerah (OPD), dalam mencari keuntungan peribadi.
“Dari informasi yang disampaikan orang PU (PUPR) perihal pernyataan Kepala BPKAD itu terindikasi pada fee atas pencairan anggaran Dinas PU PR tahun 2019,” ucap Amir Faisol.
Amir Faisol kembali menegaskan, agar Bupati Lampung Timur, Zaiful Bokhari dapat melakukan evaluasi terhadap pejabat yang diduga tidak peduli terhadap program pembangunan kabupaten itu.
Rekanan Lapor Polres
Pada bagian lain, tidak juga ada titik terang ihwal SPD dan realisasi anggaran untuk fisik pembangunan tersebut. Para rekanan kabupaten itu membentuk Forum Rekanan Lampung Timur dan melaporkan hal itu ke Polres setempat.
Sementara Kepala BPKAD Lampung Timur, Indra Budiman Duki belum berhasil dikonfirmasi. (FR)