Bandarlampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan kesiapan Lampung sebagai lokasi ibukota negara (IKN) pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Se-Sumatera di Provinsi Bengkulu, Selasa (9/7).
Hasilnya, forum gubernur di Pulau Sumatera itu mendukung penuh Lampung sebagai alternatif IKN.
Gubernur Arinal menegaskan, sehubungan dengan tema Rakorgub tahun 2019, yakni
Peningkatan Peran Pulau Sumatera dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Nasional, maka Sumatera harus mengambil bagian dalam memberikan dukungan nyata dan warna warna tehadap pembangunan Nasional.
Kata Arinal, saat ini telah terbangun dan akan terus dilanjutkan pembangunan Jalan Tol Sumatera (JTS) dari Lampung di ujung Selatan sampai Aceh di ujung Utara. Kota-kota di Sumatera juga telah terkoneksi dengan layanan penerbangan. Sehingga Sumatera sudah lebih siap untuk menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Nasional.
Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Sumatera yang sangat signifikan yaitu diatas 21% pada PDB Nasional.
“Karena itu, Provinsi di wilayah Sumatera harus memperkuat sinergi dan mengambil peran dengan potensi dan ciri khasnya masing-masing, yang tentunya harus kita dukung secara bersama,” kata Gubernur Arinal
Gubernur melanjutkan, diantara Provinsi di Sumatera, Provinsi Lampung adalah yang paling dekat dengan ibukota Jakarta.
Pada saat ini telah diwacanakan oleh Bappenas RI sebagai salah satu
alternatif lokasi ibukota Negara (IKN). Hal ini secara objektif memang sangat memungkinkan dan tidak berlebihan.
Arinal lantas membeber sejumlah fakta pendukung bagi Provinsi Lampung sebagai
IKN. Mulai dari aspek geostrategis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, pertahanan keamanan, dan pusat pendidikan.
Gubernur menerangkan bahwa secara geostrategis, Indonesia adalah negara kepulauan. Salah satu prioritas
pembangunan nasional adalah menjadikan nusantara sebagai poros maritim, sehingga diharapkan posisi ibukota
berhadapan dengan laut.
“Wilayah Lampung berhadapan dengan Selat Karimata dan Samudera Hindia serta berhadapan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Posisi geografis ini sangat ideal bagi sebuah IKN, terlebih-lebih dengan dukungan pengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda yang telah ditetapkan dalam RTRWN (Rencanan Tata Ruang Wilayah Negara),” terang gubernur.
Lalu, aspek demografi, penduduk Provinsi Lampung saat ini sekitar 9,5 juta jiwa
yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ke-3 di luar Jawa.
Penduduk yang cukup besar ini menjadi potensi tenaga kerja sebagai pendukung, baik pada masa pengembangan (konstruksi) maupun pada saat beroperasinya IKN. Dengan demikian, maka pembangunan
IKN di Lampung dapat lebih cepat akselerasinya.
Selanjutnya aspek sumber kekayaa alam. Di Provinsi Lampung tersedia lahan yang cukup untuk lokasi kawasan IKN, yaitu di daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur. Jika Negara
membutuhkan, maka sebagian Taman Nasional atau seluruhnya dapat diambil oleh Pemerintah sebagai lokasi IKN.
“Lokasi ini sangat datar, tanahnya tidak bergambut, dan jauh dari potensi gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan dan tanah. Sumber air didukung oleh Sekampung System yang dibagian hulunya terdapat Waduk Batu Tegi,” jelas Arinal.
Selain itu, biaya konstruksi di Provinsi Lampung pasti lebih murah, karena Lampung kaya akan potensi galian C untuk
konstruksi.
Disamping itu, Lampung juga dekat dengan Jakarta sebagai sentra dari industry konstruksi nasional. Lampung juga memiliki sumber energi minyak bumi, gas bumi, batubara, bioethanol, biomassa, mikro hidro, dan masih banyak lagi.
Khusus potensi panas bumi, terdapat di Sekincau, Suoh, Ulu Belu, Rajabasa, yang jika dikembangkan akan sangat
mendukung kebutuhan energy untuk IKN.
“Lampung juga sebagai lumbung komoditas pangan dan ternak, siap menjamin ketersediaan logistik pangan untuk
kebutuhan IKN dan provinsi-provinsi lainnya,” ucap Arinal.
Dari aspek ideologi, masyarakat Lampung secara sociocultural telah mewakili keragaman etnis se-Nusantara, dan masyarakat Lampung telah terbukti sangat terbuka dengan perubahan-perubahan dan pembaharuan. Sejak tahun 1905, sudah menjadi tujuan transmigrasi penduduk terutama dari Jawa dan Bali.
“Nilai tambahnya lagi, Provinsi Lampung tidak pernah tercatat sebagai pusat dari
gerakan-gerakan radikalisme,” sambung gubernur.
Sementara aspek pertahanan dan keamanan,
Pusat-pusat pertahanan tidak terlampau jauh dari Provinsi Lampung untuk mem-back up manakala terjadi hal-hal yang
diperlukan. Seperti, pusat pertahanan Armabar di Jakarta dapat direlokasi ke Lampung, Kopassus, Brimob, dan sebaran dari pasukan-pasukan yang ada di Jakarta, Banten, dan Bodetabek.
Di Lampung ada Batalyon Infanteri 7/Marinir yang bermarkas di Piabung, Kabupaten Pesawaran. Bahkan, Kementerian Pertahanan sedang menyusun perencanaan untuk pemindahan industri strategis pertahanan (PT. PINDAD, PT. PAL, PT Dirgantara Indonesia) ke Lampung.
Sedangkan dari aspek pendidikan, Provinsi Lampung sudah terdapat universitas besar yaitu
Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Universitas Islam Negeri (UIN), dan beberapa universitas swasta lainnya.
“Berdasarkan data, pada saat ini sekitar 35% mahasiswa PTN di Lampung berasal dari luar Provinsi Lampung, antara lain: Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan provinsi di Sumatera. Hal ini menunjukkan Provinsi Lampung sudah menjadi pusat pendidikan (center of
excellence),” ujar gubernur.
Dengan Provinsi Lampung sebagai IKN, lanjut Gubernur Arinal, tentunya akan menjadi kekuatan baru bagi Sumatera dan akan memberikan multiplier effect bagi Provinsi-Provinsi lain di Sumatera.
“Mohon dukungan kita sesama Provinsi di Sumatera untuk Provinsi Lampung, dalam upaya kita mewujudkan Sumatera sebagai penopang pembangunan Nasional,” pungkas Gubernur Arinal.(niz/ril)