Bandarlampung – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung saat ini tidak sehat.
Hal ini disebabkan potensi defisit Rp1,7 triliun. Dari informasi yang dihimpun defisit disumbang dari pinjaman ke Sarana Multi Infrastruktur sebesar kurang lebih Rp600 miliar.
Kemudian, kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota kurang lebih Rp700 miliar dan potensi pemasukan Waydadi sebesar kurang lebih Rp340 miliar. Sehingga total kurang lebih mencapai Rp1,7 triliun.
Untuk mengatasi hal tersebut salah satu cara untuk memulihkannya adalah mengevaluasi program kegiatan yang tidak penting. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Lampung, Ismet Roni, baru-baru ini.
Dia mengatakan memang pemulihan kondisi ini tidak bisa sekaligus dilakukan dalam waktu yang sebentar. Sebab, harus ada penataan-penataan yang terstruktur kembali agar APBD menjadi pulih. “Memang itu mesti bertahap. Karena kita harus susun kembali,” katanya seperti dilansir radarlampung.co.id.
Menurut dia, memang langkah awal dan tepat yang bisa dilakukan Pemprov lampung adalah mengevaluasi program-program yang tidak perlu. Karena, hal tersebut akan memberatkan atau membuat APBD menjadi timpang.
“Jika memungkinkan ya kita evaluasi programnya. Mana yang bagus kita teruskan. Kalau ada yang tidak penting-penting amat di masyarakat dan tidak perlu ya dikesampingkan saja terlebih dahulu, ” imbuhnya.
Politikus Partai Golkar ini juga mengatakan, hal ini juga disebabkan terlalu besarnya asumsi pendapatan yang dimasukkan dalam struktur APBD. “Salahsatunya itu Waydadi. Kami Fraksi Golkar saat itu sudah menolak keras. Bahwa memang asumsinya terlalu besar dan tidak mungkin tercapai dalam satu tahun anggaran,” kata dia.
Ismet juga mengaku nantinya bakal ada bahasan antara eksekutif dan legislatif dalam rangka pemulihan kesehatan APBD Lampung. “Saya kira juga pak Arinal juga kan mantan birokrat. Mudah-mudahan kondisi ini bisa ditanggulangi. Basic beliau juga kan sudah pasti faham. Saya kira, mudah-mudahan bisa lebih bisa cepat diselesaikan,” kata dia (adv)