METRO – Penolakan pengosongan pasar Shopping Center pada 30 Juni 2019 mendatang, disikapi pedagang dengan memajang banner bertuliskan “Menolak Bongkar Paksa”.
Banner yang terbentangkan di lantai dua pasar tersebut. Hal tersebut dianggap karena Pemkot Metro kurang bijak dalam mengambil keputusan.
Fahliarman (50) salah seorang pedagang mengatakan, Pemkot Metro saat ini dianggap tidak pro-rakyat dan lebih condong kepada kepentingan semata. Bahkan ia juga menilai, surat edaran yang sempat dikeluarkan Kepala Dinas Pasar Kota Metro sangat tidak sesuai dengan norma Pancasila yang ada.
“Jangan seperti negara otoriter, main usir, kayak surat Kadis Pasar Pak Leo. Diusir tanpa ada solusi, dan diskusi terlebih dahulu,” ungkapnya, Senin (24/06/2019).
Sementara kata dia, ratusan warga pasar ini mempunyai anak, istri, dan butuh makan.
“Sedangkan surat edaran itu bukan solusi namanya, tapi intimidasi terhadap pedagang yang ada disini,” ketus Farli.
Dia juga merasa, di era kepemimpinan Wali Kota Achmad Pairin, pedagang banyak yang dirugikan secara sepihak. Mulai dari pengusiran pedagang kaki lima, sampai pengosongan paksa pedagang pasar Shoping Center.
“Di zaman Pak Pairin ini kok ternyata sistem otoriter itu keluar. Semua diusir, kaki lima diusir, tanpa ada solusi. Berarti setiap kegiatan selalu menimbulkan perkara baru dan permasalahan baru, bukan solusi itu namanya,” ungkapnya.
Sementara itu diketahui, Pemkot Metro akan melakukan peremajaan pada bangunan Gedung Pasar Shopping Center tersebut, dan telah menerbitkan surat edaran sepihak untuk pengosongan pasar pada Minggu (30/6/2019) mendatang.
Dengan alasan kondisi bangunan gedung yang sudah rusak, bocor dan sudah mencapai usia lebih dari 38 tahun.
“Kembali ke surat edaran ini, sebenarnya kami pedagang minta solusi. Kami tidak pernah menolak perbaikan atau pembangunan untuk pasar lebih baik kedepan. Cuma dari dulu maunya pedagang ini diajak sebagai manusia, karna Kami juga merasa sebagai aset Kota Metro, penduduk Kota Metro, selama ini juga selalu berkontribusi untuk daerah, harusnya diajak, diberdayakan, jangan malah di intimidasi,” pungkasnya.
Ditambahkan pula oleh Dadang (63) yang memiliki toko perak. Dirinya mengeluhkan dan menyayangkan tindakan pemkot metro yang seolah tutup mata dan menyerahkan semua masalah ke dinas pasar.
“Kami sudah coba kirim surat ke Pak Wali, dan sampai saat ini, surat itu tidak pernah ada balasan dan tanggapan dari Pemkot, dan yang lebih menyakitkan bagi kami, kami seperti dibiarkan begitu saja, kami dipaksa pindah tanpa diberikan penampungan sementara buat berdagang. Ini sama saja ingin membunuh kami secara perlahan,” keluh Dadang. (Bams)